SBY Diminta Tinggalkan Politik Praktis

Jakarta - Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia Arif Susanto meminta Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meninggalkan politik praktis. Pasalnya, politik praktis bakal mengurangi kader kenegarawaan SBY sebagai mantan Presiden Indonesia selama 10 tahun.

"Kita harapkan Pak SBY meninggalkan politik praktis dan berlaku sebagai seorang negarawan, yang bisa memberikan masukan yang cerdas, solutif dan bijak kepada pemerintahan sekarang," ujar Arif dalam diskusi bertajuk "Bila SBY minta Bertemu Jokowi: Nunggu Lebaran, kali!" di D'Hotel, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin (6/2).

Belakangan ini, kata Arif, ada persinggungan politik antara Presiden Joko Widodo dengan SBY, seperti dalam kasus Hambalang, kasus TPF Munir, Aksi 4/11, soal isu hoax, dan terakhir isu sadap. Keduanya semakin tampak sebagai seteru politik, kata dia setelah SBY menjadi kian reaksioner selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Persinggungan politik secara terbuka ini terasa kurang elok karena perseteruan seorang Presiden dan pendahulunya bukanlah hal lazim dalam budaya politik negara-negara demokratis," jelas dia.

Arif mengakui bahwa persinggungan politik memang sebelumnya juga terjadi antara SBY dan Megawati. Menurut dia, berulangnya persinggungan politik tersebut menunjukkan absennya kenegarawanan pada figur para presiden terdahulu. Pasalnya, mereka masih terlibat politik praktis.

"Karena itu, kita mendorong agar presiden terdahulu mundur dari politik praktis dan sebagai negarawan berkontribusi bagi perbaikan kehidupan negara lewat kewaskitaan mereka," pungkas Arif.