Sekda DKI Sarankan Pulau Reklamasi yang Sudah Jadi Diteruskan

Jakarta- Mengenai rencana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghentikan proyek reklamasi di sepanjang pantai utara Jakarta, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan semua itu diserahkan kepada keduanya. Sekda akan melakukan apa yang menjadi kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Jadi atau tidaknya reklamasi, bukan pada level saya. Kan level saya hanya administrator. Ini nanti kebijakannya di kepala daerah yang berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Saya pikir itu kebijakan gubernur terpilih," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (26/4).

Namun jika boleh memberikan saran Saefullah menyatakan, pulau reklamasi yang sudah jadi lebih baik dilanjutkan. Pasalnya, sayang bila hanya dibiarkan mangkrak begitu saja. "Tapi kalau saya bisa berpendapat, ini pulau yang sudah jadi harusnya diteruskan. Kalau belum jadi, ya dibicarakan kembali baik level nasional maupun level provinsi. Karena ini kan juga masalah nasional," ujarnya.

Diungkapkan dia, proyek reklamasi muncul karena dipayungi Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan Presiden RI ke-2, Soeharto. Selain itu, peraturan gubernur (Pergub) DKI.

"Lagian pulau-pulau yang sudah jadi ini, telah ada izin prinsipnya. Dan sudah ada izin pelaksanaannya. Khususnya Pulau C, Pulau D dan Pulau K yang punya Ancol. Itu kan sudah ada. Yang lain itu, bisa dibicarakan lebih lanjut dan masalah ini masih di dalam koordinasi Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman," jelasnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini kembali menegaskan, pulau-pulau reklamasi yang sudah jadi telah memiliki izin prinsip dan izin pelaksanaan. Tidak bisa pulau reklamasi tersebut diratakan lagi, karena investasi yang dikeluarkan sudah cukup besar.

"Kalau saya ditanya pulau-pulau yang sudah jadi, masa mau diairkan lagi, masa diratakan lagi dengan air laut. Kan tidak mungkin. Sudah ada investasi di situ. Jadi sebaiknya, yang sudah jadi diteruskan, yang belum mungkin koordinasi lebih lanjut antara gubernur dengan pemerintah pusat," paparnya.