Sekda: Jika Tim Sinkronisasi Anies Ingin Bahas APBD, Harus Izin Ahok

Jakarta- Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa saja terlibat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 maupun APBD 2018. Syaratnya, harus mendapatkan izin dari Gubernur DKI saat ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Ya nanti kita undang. Tapi tetap seizin Pak Gubernur dong. Kita undang tim ini, untuk melihat apa yang bisa dimasukkan ke dalam anggaran," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (8/5).

Dia mengatakan, program Anies-Sandi bisa saja diusulkan dalam APBD. Namun diterima atau tidaknya tergantung pembahasan dengan legislatif. "Kalau usul boleh saja. Nanti kita bahas dengan legislatif. Bagaimana pun usulan tersebut tetap dibahas di DPRD DKI yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Yang pasti, kita terbuka dengan usulan program Pak Anies dan Pak Sandi," ujarnya.

Dia mengatakan, usulan program nantinya akan ditampung bila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai mengaudit APBD DKI 2016. Setelah itu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun unit kerja perangkat daerah (UKPD) baru bisa mengusulkan anggaran perubahan ke DPRD DKI Jakarta.

Terkait program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernut terpilih, dia mengungkapkan, saat itu sudah bisa dikomunikasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI dengan tim sinkronisasi. "Ini bisa kita bicarakan dan nanti disampaikan ke gubernur yang sekarang dan nanti dibahas di DPRD," terangnya.

Selain memikirkan program 100 hari kerja, Gubernur DKI terpilih juga harus menyusun Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu enam bulan. "Nanti lima tahun berikutnya kita pegang di RPJMD yang menjadi pegangan selama lima tahun ke depan," paparnya.

Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan permintaan resmi dari kubu Anies-Sandi terkait tim sinkronisasi tersebut.