Purnawirawan TNI dan Polri Dukung Pembubaran HTI

Jakarta - Para purnawirawan TNI dan Polri mendukung langkah pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI dianggap ormas yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung tindakan tegas pemerintah yang membubarkan HTI. ‎Kami dukung pembubaran lewat proses hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku," kata Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar usai menemui Menko Polhukam Wiranto di Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (12/5).

Hadir mendampingi Agum, Ketua Umum PPAD Kiki Syahnakri, Ketum PP Polri Bambang Hendarso Danuri, Sekretaris Jenderal PPAL Laksdya TNI (Purn) Si Putu Ardhana‎ dan Wakil Ketua PPAU Marsdya TNI (Purn) I Gusti Made Oka‎.

Ia menjelaskan, pendiri ‎bangsa sudah mempertimbangkan jauh ke depan terhadap bangsa ini. Bangsa ini terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Atas dasar itu dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

"Kalau‎ ada yang mau mengubah bentuk lain maka tidak ada kompromi, tidak pembiaran. Termasuk soal mendirikan kilafah," ujar Agum.

Sementara itu, Kiki Syahnakri mengemukakan tindakan tegas dapat pula diterapkan pada organisasi lain atau perorangan penyandang paham radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila, baik radikal kanan, kiri, maupun radikal lainnya. Tindakan tanpa pandang bulu dan tidak kompromi.

"Penghapusan radikalisme tidak akan selesai hanya dengan pembubaran organisasinya. Radikalisme menyangkut hati dan pikiran yang sangat mendasar. Karena itu, tindakan pembubaran harus diikuti dengan tindakan deradikalisasi secara massif, terencana, dan sistematis. Tindakan dengan pembangunan karakter bagi seluruh anak-anak bangsa sejak usia dini, secara bertahap dan berkesinambungan," ujarnya.