Kapolri Minta RUU Antiteror Dikebut Penyelesaiannya

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap teror di Kampung Melayu Rabu (24/5) malam dapat dijadikan momentum untuk menyelesaikan RUU Anti Terorisme.

"UU (Antiteror) no 15/2003 ini merupakan penguatan Perppu 1/2002. Isinya saat itu mengkriminalisasi perbuatan yang dianggap tindak pidana terorisme tapi umumnya (yang bisa ditindak) hanya peristiwa yang terjadi di puncak gunung es," kata Tito di RS Polri RS Soekanto Jumat (26/5).

UU yang ada saat itu memamg memberikan hukum acara yang lebih mudah bagi penegak hukum.Seperti masa penangkapan dari 1 hari jadi 7 hari.

"Tapi ini sekarang tidak cukup. Sejak 2002 - 2017 kami sudah menangkap lebih dari 1.000 orang. Kami sudah mulai memahami peta organisasi, sistem pendanaan, hubungan luar negeri dan dalam negeri mereka," imbuhnya.

Untuk itu perlu UU yang lebih kuat karena perlu ada pencegahan dan penindakan yang lebih kuat.

Masalah pencegahan juga harus ada.Rehabilitasi juga harus dimasukan agar ada upaya sistematis paska penindakan.

"Dalam cara berpikir mereka tidak ada jihad tanpa iddad (persiapan dan latihan). Jihad itu haram tanpa pelatihan. Harusnya pelatihan itu bisa dikriminalisasi," tambahnya.

Namun yang selama ini bisa ditindak hanya iddad yang menggunakan senjata api. Tapi iddad yang dengan kayu, airsoftgun, latihan fisik di gunung, itu tidak bisa ditangkap.

"Banyak hal yang harusnya bisa dikriminalisasi sebelum terjadi pemboman. Lalu harus ada daftar organisasi teror sehingga siapa

saja yang kita bisa buktikan masuk ke organisasi itu, bisa dikriminalisasi," bebernya.

Dia berharap Pansus RUU Antiteror yang sudah dibentuk selama satu tahun sejak bom Sarinah bisa segera selesai. Dia berharap momen ini untuk merapatkan barisan. Tito berharap demi keamanan nasional maka konsekuensinya memang akan ada kebebasan sipil yang terdampak seperti soal HAM.

Namun itu tidak masalah untuk hidup lebih aman dan menghindari jatuhnya korban tidak berdosa.