LIPI: TNI Dilarang Berpolitik Praktis

Jakarta - Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyambut baik respon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyatakan bahwa dirinya menjalankan politik negara dan bukan politik praktis.

Menurutnya, respon tersebut penting untuk menjawab polemik yang menyeret Panglima dalam politik praktis pascapernyataannya mengenai senjata dan acara nonton bersama film pengkhianatan 30 September.

"Bagus beliau (Panglima TNI) merespon seperti itu. Jangan terus menjadi polemik soal tarikan ke politik. Dia kan menyatakan kalau pun berpolitik untuk kepentingan negara," kata Siti saat dihubungi, Kamis (5/10).

Tetapi, Siti mengingatkan bahwa secara kelembagaan TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis, termasuk para anggotanya yang masih aktif. Terkecuali, mereka keluar dari institusi tersebut.

"TNI punya senjata, Polisi juga punya senjata, kalau berpolitik praktis maka akan kacau. BIN (Badan Intelejen Negara) juga harus objektif memberikan masukan kepada presiden," ujarnya.

Hanya saja, ia mengatakan bukanlah hal yang salah jika ada kelompok internal TNI ataupun di luar yang memberikan dukungan kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk terjun dalam politik praktis. Mengingat, tidak lama lagi yang bersangkutan juga akan memasuki masa pensiun.

"Bukan hal baru ada personel TNI yang terjun dalam politik praktis, sebut saja Prabowo, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Wiranto. Yang tidak boleh institusi berpolitik praktis dan jika hendak mencalonkan diri harus keluar dari kesatuan," ungkapnya.

Namun, Siti meyakini pengaruh para purnawirawan tersebut tak lagi besar dalam institusi TNI. Meskipun, tak bisa dipungkiri bahwa masih ada mengagumi sosok mereka dalam kelembagaan.

"Kita jangan tutup mata di tentara punya angkatan dan pengikut. Ini yang akan berpengaruh jika akhirnya ada purnawirawan mencalonkan diri dalam politik. Tetapi, perlu diingat juga bahwa TNI sistemnya komando. Dengan kata lain, jika tidak aktif lagi maka perintahnya tidak dijalankan," katanya.

Sebagaimana diberitakan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik. Meskipun, disebutnya sebagai politik negara, bukan politik praktis.

"TNI dalam posisi netral dalam politik praktis. Ini yang penting, Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara bukan politik praktis," ujar Gatot usai memimpin upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990 saat mengarungi perairan Selat Sunda, Banten, Selasa (3/10).

Hanya saja, ia mengklaim bahwa politik negara yang dijalankannya tetap sesuai dengan tugasnya yang termaktub dalam konstitusi.

Pernyataan Gatot tersebut, menimbulkan polemik apalagi memasuki tahun politik jelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2019, yang tahapannya sudah dimulai bulan Oktober ini.