Wiranto: Seruan Presiden agar TNI Tak Berpolitik Praktis Sudah Tepat

Cilegon - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyambut baik seruang Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Sebagai mantan Panglima TNI yang memplopori pencabutan dwifungsi TNI dan mengambil kebijakan TNI tidak berpolitik praktis seperti pada masa Orde Baru, Wiranto mendukung pernyataan Presiden Jokowi dan meminta prajurit TNI menjalankan perintah tersebut.

"Tidak ada yang menyindir. Itu sudah benar. Selaku panglima tertinggi, presiden mengingatkan dan mengarahkan prajurit TNI," kata Wiranto usai mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat Merak, Cilegon, Banten, Kamis (5/10).

Hadir pada acara tersebut, Presiden Jokowi, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, mantan Wapres Try Soetrisno, mantan Wapres Boediono dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Dalam pidatonya, Jokowi meminta TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. TNI harus berdiri di atas segala golongan dan menjaga keutuhan serta persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Belakangan ini, sejumlah pihak menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah melakukan manuver politik praktis. Dia beberapa kali mengeluarkan komentar yang dinilai bertentangan dengan kebijakan presiden.

Wiranto menanggapi bahwa TNI sudah punya Sapta Marga atau Sumpah Prajurit. Dalam sumpah tersebut, dinyatakan TNI adalah abdi negara. Sebagai abdi negara maka TNI berkewajiban menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dari ancaman-ancaman yang muncul. TNI harus berada di depan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mendukung permintaan Jokowi. Dia menegaskan TNI memang dilatih untuk membela dan mempertahankan keutuhan negara, bukan berpolitik.
‎

"Seorang prajurit, dididik bukan untuk berpolitik praktis. Tentara dididik, dibiayai, dan disejahterakan untuk politik negara yaitu menjaga keutuhan bangsa ini," kata Hadi usai upacara.

Menurut Hadi, TNI AU siap menjalankan perintah presiden tersebut. Lagi pula perintah itu bukan barang baru tetapi sudah ditetapkan sejak masa reformasi 1998.

"Dukung kita agar tidak berpolitik praktis. Politik kita politik negara," tuturnya.

Gatot sendiri menanggapi bahwa politik yang dijalankan TNI di bawah pimpinannya adalah ‎politik negara. Politik seperti itu telah dituangkan dalam sumpah prajurit. Di antaranya, pengabdian utama TNI kepada NKRI yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, mencintai dan melindungi hanya untuk rakyat seluruhnya, bukan kepada kelompok tertentu.

Sumpah lainnya adalah taat kepada atasan dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara konstitusional.