Debat Persyaratan Capres Memanas

Ambang batas rendah jaring banyak calon potensial, jika tinggi membuat pilpres lebih efisien.

Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin mengemukakan angka 20 persen sudah cukup ideal untuk syarat pencalonan presiden.

Jika diturunkan akan menambah banyak jumlah calon presiden (capres). Idealnya harus tinggi supaya capres tidak terlalu banyak.

"Jika ingin lebih sederhana dalam jumlah kandidat capres, logikanya persentasinya ditingkatkan. Toh kenyataannya tetap saja yang mencapai 20 persen pun tidak berani untuk mencalonkan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain," kata Nurul di Jakarta, Kamis (3/5) malam.

Ia menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningum yang mengusulkan angka 15 persen perolehan kursi parlemen bagi parpol untuk bisa mengusung capres-cawapres.

Pertimbangan Anas, angka 20 persen dalam Pilpres 2009 terlalu tinggi sehingga ketika itu hanya Partai Demokrat yang bisa mengusung capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan  parpol lain.

Nurul menjelaskan dengan syarat 20 persen pada pemilu 2009 lalu, jumlah capres bisa mencapai 4 sampai 5 pasangan. Kondisi itu menyebabkan pemilihan presiden (pilpres) terjadinya dua putaran.

Maka jika ingin sederhana cukup dua atau tiga kandidat saja. Atau lebih ekstrim hanya dua pasangan calon, jadi tidak perlu ada dua putaran, katanya.

Sekjen PPP M Romahurmuziy tidak sependapat dengan Nurul. Menurutnya, setiap partai yang lolos ambang batas masuk parlemen atau yang biasa disebut parliamentary treshold (PT) berhak mengajukan capres.

"Mengacu pada terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004 lalu, di mana ambang batas pencalonan presiden hanya 5 persen, maka kemudian waktu itu SBY muncul sebagai alternatif. Sebaiknya rakyat diberi pilihan yang sama leluasanya. Yang paling tepat adalah seluruh parpol yang lolos PT atau beberapa partai politik (parpol) dengan total 3,5 persen dapat mengusulkan capres," ujar Rommy.

Ia menegaskan usulannya itu lebih memungkinkan munculnya capres alternatif. Alasannya, parpol dengan elektabilitas rendah akan cenderung memberi ruang lebih besar kepada kandidat yang potensial tetapi tidak mendapat ruang di parpol dengan elektabilitas tinggi.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marfan Jafar mengemukakan sebagai wacana awal, apa yang disampaikan Anas boleh saja disampaikan.

Namun wacana itu perlu kajian dan pembahasan yang matang. Wacana itu juga harus mendapat tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat.

"Disimulasi dulu. Menetapkan angka kan tidak asal bicara. Ini perlu diskusi dan perlu masukan-masukan dari berbagai pihak," ujarnya.

Ia menegaskan sebagai wacana PKB mengusulkan syarat paling rendah 15 persen dan paling tinggi 25 persen.