SBY Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Calon Kepala Daerah

Purwakarta - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan proses hukum terhadap calon kepala daerah. Asalkan, terdapat bukti-bukti yang kuat.

"KPK tidak boleh ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya, termasuk para pejabat publik yang sekarang ini sedang mengikuti pilkada (pemilihan kepala daerah), jadi calon gubernur atau wakil gubernur, calon bupati atau wakil bupati, calon wali kota atau wakil wali kota. Kalau memang betul-betul terlibat korupsi ya sudahlah (diusut tuntas)," kata SBY.

Hal tersebut disampaikan SBY saat jumpa pers di sela-sela kegiatan kunjungan ke Jawa Barat (Jabar) atau SBY Tour de Jabar, di Purwakarta, Jabar, Rabu (21/3).

"Masih banyak kok saudara-saudara kita para pejabat publik yang bersih yang bisa jadi pemimpin di masa depan," tegas SBY.

Dia mengungkapkan, dirinya telah mengeluarkan instruksi untuk seluruh pasangan calon kepala daerah yang diusung PD. Instruksi itu berkaitan dengan imbauan agar para kandidat tidak melakukan penyimpangan apapun.

"Tidak melakukan, entah suap atau tindakan korupsi apapun. Ini tegas bagi saya. Karena tidak mungkin Partai Demokrat mendukung mereka yang nyata-nyata melakukan korupsi," ujarnya.

Presiden keenam RI tersebut meminta semua pihak tak meragukan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum yang adil. Khususnya, pemberantasan korupsi yang tegas dan tidak pandang bulu.

"Tidak berubah sikap saya. Kalau ada upaya untuk melemahkan KPK, menghalang-halangi KPK menegakkan hukum, menjalankan pemberantasan korupsi, saya menentangnya dengan keras. Saya tidak setuju," tukasnya.

Ditambahkan, sikap itu bukan hanya bagi KPK, melainkan seluruh aparat penegak hukum. "Asalkan benar-benar itu penegakan hukum tanpa ada kepentingan yang lain, motif politik misalnya atau motif yang lain," ucapnya.

Dia juga mengaku mengetahui pihak-pihak yang hampir pasti terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) serta kasus Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau kasus lain.

"Saya tentu mengerti walau saya diam. Namun, ini suara rakyat. Tegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi secara adil, tegas dan tindak pandang bulu," tandasnya.