Ketua KPU: Anggaran Pilkada Bisa Dipangkas

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya bisa saja memangkas anggaran Pilkada agar tidak terlalu memakan biaya besar. Menurut Arief, beberapa pos pengeluaran bisa dihapuskan.

Arief mengatakan hal ini untuk menanggapi pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menilai anggaran pilkada terlalu besar.

"(Anggaran pilkada) Itu pasti dibahas dengan DPRD setempat. Kalau memang anggaran itu terlalu besar, bisa saja (dipangkas)," ujar Arief di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Sarinah, Jakarta, Senin (9/4).

Arief menilai pos-pos pengeluaran yang dibebankan kepada KPU atau penyelenggara bisa dihapus sehingga anggarannya tidak terlalu besar. Dia mencontohkan kampanye yang dibiayai oleh KPU, seperti pembuatan alat peraga kampanye (APK) dan iklan kampanye dihapus.

"Kedua, bisa juga kegiatan yang dilakukan KPU dalam jumlah banyak, dan besar itu dikurangi. Misalnya KPU dituntut supaya partisipasi masyarakat tinggi maka KPU memperbanyak sosialisasi. Tapi kalau agak murah, ya sosialisasinya dikurangi," terang dia.

Dalam menentukan anggaran pilkada, kata Arief, KPU tidak bisa melakukan sendirian, tetapi banyak stakeholder yang terlibat. KPU juga menyusun anggaran tersebut dengan memperhatikan jumlah calon yang bakal berkontestasi di suatu daerah.

"Maka KPU kemudian menghitung perkiraan pasangan calon yang mungkin muncul di daerah tersebut. Misalnya 5 paslon, bahwa nanti calonnya ada dua paslon, ya sudah dikurangi (anggaran). Jadi angka itu tidak disusun KPU sendirian, tetapi oleh banyak stakeholders di sana," pungkas dia.