Anies: Integrasi Transportasi Publik di Jakarta Selesai 10 Tahun

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan penyelesaian masalah integrasi transportasi publik massal di Kota Jakarta dapat diselesaikan dalam waktu 10 tahun.

Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan usai bertemu Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1).

Anies menceritakan, sejak rapat terbatas (ratas) pada 9 Januari mengenai penyelesaian masalah transportasi publik di Ibu Kota, Jusuf Kalla mendapatkan tugas dari Presiden, Joko Widodo, untuk menindaklanjuti hasil ratas tersebut. Dengan Pemprov DKI sebagai penuntas perencanaan pembangunan integrasi transportasi publik di Ibu Kota.

"Pembangunan infrastruktur transportasi publik itu memerlukan investasi yang aman banyak. Karena membangun infrastruktur transportasi publik merupakan suatu program yang besar dan jangkanya panjang," kata Anies.

Menurutnya ada dua pendekatan dalam pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi. Pendekatan pertama, dibangun secara bertahap dan pendekatan kedua, dibangun secara bersamaan.

Bila dibangun secara bertahap, maka penuntasan pembangunan akan memakan waktu lama tetapi dana yang dibutuhkan sedikit. Tetapi bila dibangun bersamaan, maka penuntasannya dilakukan dalam waktu relatif singkat, hanya membutuhkan dana yang sangat besar. Dan Pemprov DKI memilih pendekatan kedua.

"Berapa sih waktu relatif singkat itu? 10 tahun. Kalau mau panjang bisa 30-40 tahun baru selesai. Ini kita bicara mengenai pembangunan infrastruktur transportasi publik di Jakarta. Kesimpulannya tadi, kita akan kerjakan secara bersamaan dalam waktu 10 tahun. Seluruhnya dikerjakan," ujarnya.

Ia bersyukur, usulannya untuk melakukan pendekatan kedua diterima oleh Wapres RI. Dengan begitu, ia menargetkan integrasi pembangunan transportasi publik yang ada di Jakarta beserta dengan pembangunan infrastrukturnya akan selesai dalam waktu 10 tahun.

"Dari pada bangunnya seperti sekarang ini, Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4. Itu akhirnya nanti, ketika fase kesekian, harganya pun jauh lebih mahal," tuturnya.

Tidak hanya infrastruktur Moda Raya Terpatu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) yang akan dibangun, juga yang sangat penting adalah menyiapkan jalur kereta api di dalam kota. Untuk itu, tidak ada lagi persimpangan sebidang di Jakarta, agar headway kereta bisa mencapai tiga menit.

"Kenapa? Karena dia tidak melewati simpangannya. Saat ini simpang sebidang di Jakarta lebih dari 80. Jadi keberangkatan kereta itu, jaraknya jauh, karena dia harus memperhitungkan lalu lintas yang ditutup. Ini yang harus dikerjakan," jelasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sedikit memberikan bocoran mengenai rencana pembangunan integrasi transportasi publik yang akan dikerjakan Pemprov DKI.

"Konsep untuk transportasi begini. Dari luar masuk ke dalam. Manggarai akan menjadi tempat untuk transit, digunakan untuk kereta api antarkota berhenti. Di dalam kota berputar terus menerus. Jadi dari luar masuknya ke Manggarai, kereta api dalam kota akan berputar secara terus menerus. Dan itu dinaikkan ke atas, sehingga tidak mengganggu lalu lintas," paparnya.

Karena itu akan dibutuhkan pembangunan tambahan jalur kereta api ke wilayah yang sekarang ini belum ada. Karena jalur kereta api yang sekarang ini adalah warisan Belanda. Dalam pembangunan infrastruktur kereta api, ia menilai dalam beberapa dekade ini pemerintah tidak serius melakukannya.

"Nah ketika saya sampaikan menunya yang dibutuhkan, karena kemarin saya dapat tugas buat untuk menunjukkan menu yang dibutuhkan apa. Nanti nasional akan terlibat. Jadi yang sampaikan juga arahan, ini membangun untuk Ibu Kota bukan sekadar Jakarta, karena itulah kita memerlukan pemerintah pusat untuk ikut terlibat," tegasnya.