Inisiator Garbi Optimistis TNI Tak Ingin Hidupkan Kembali Dwifungsi

Jakarta, Beritasatu.com – Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Mahfudz Siddiq optimistis TNI sama sekali tidak sedang ingin menghidupkan kembali dwifungsi. Para prajurit sampai perwira dipastikan akan menolak hal tersebut.

"Saya sangat yakin di pikiran semua prajurit dan perwira sudah tidak ada lagi pikiran dan terlintas untuk kembali ke dwifungsi. Kalaupun ada orang yang punya pengaruh, untuk tarik gerbong TNI ke politik, saya yakin para prajurit dan perwira akan lebih dulu teriak," kata Mahfudz.

Hal itu disampaikan Mahfudz dalam Diskusi Topic of the Week bertajuk "Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (5/3). Menurut Mahfudz, TNI berkontribusi atas tumbuhnya demokrasi selama Reformasi.

"Dalam sejarah demokrasi di banyak negara berkembang, demokratisasi mengalami kegagalan karena dihadang, diganjal, dihalangi kekuatan militer. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia. TNI memberi ruang memberi jalan bagi proses transisi demokrasi," tegas Mahfudz.

Mantan Ketua Komisi I DPR tersebut menyatakan, reformasi di tubuh TNI sudah berjalan selama 15 tahun. TNI senantiasa komitmen melaksanakan agenda reformasi. "Mewujudkan TNI sebagai institusi profesional dan demokratis," ujar Mahfudz.

Hampir 15 tahun ini, Mahfudz menyatakan, tidak ada pelanggaran serius yang dilakukan TNI. Bahkan, TNI menunjukkan kelegawaan menerima posisi politik berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Hal ini yang membawa perubahan besar dalam kultur dan perilaku TNI. Sedangkan institusi Polri, masih kata Mahfudz, ditempatkan tidak di bawah kementerian apapun. "Dalam konteks reformasi, ini ada ketidakseimbangan," ucap Mahfudz.

Mahfudz menyebut, "Tapi kita lihat 15 tahun TNI jalani itu dengan penuh kelegawaan. Tidak protes, ribut, apalagi berontak. Jadi sekarang TNI dan Polri secara undang-undang dalam posisi yang tidak imbang."

Oleh karenanya, Mahfudz tertarik dengan ide Prabowo Subianto untuk menyeimbangkan TNI dan Polri. "Kalau TNI di bawah koordinasi Kemhan, mestinya Polri berada juga di bawah salah satu kementerian teknis. Apa pilihannya? Itu nanti. Tapi ide ini sudah semestinya," tegas Mahfudz.

Turut hadir dalam diskusi, mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo, pengamat politik Ubedilah Badrun, dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjan