Gubernur Lemhanas: Hoax Dirancang untuk Kepentingan Politik

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019, suhu politik nasional kian meningkat di tengah masyarakat. Salah satunya disebabkan oleh maraknya berita bohong atau hoax.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengingatkan, maraknya berita bohong merupakan sebuah konsekuensi perkembangan Teknologi Informasi (TI). Tidak hanya Indonesia, negara maju sekelas Amerika Serikat (AS) sekalipun terkejut dengan fenomena tersebut. "Ada fenomena yang mungkin menjadikan saat ini berbeda dari pemilu lalu. Ada gejala atau fenomena yang munculnya semakin mengerucut dan menajam," kata Agus Widjojo, di Kantor Lemhanas Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Agus Widjojo menilai, di Indonesia penyebaran hoax sudah bersinergi dengan aspek kepentingan lain, seperti kepentingan politik. "Salah satu anak kandung perkembangan teknologi informasi adalah penyebaran berita bohong. Itu bergulir untuk bisa bersinergi dengan aspek lain, misalnya digunakan untuk kepentingan politik," ucap Agus Widjojo.

Menurut Agus Widjojo, penyebaran berita bohong biasanya dilakukan dengan memilih tema-tema yang bisa menyentuh fanatisme masyarakat. "Berita hoax biasanya cukup menarik perhatian masyarakat," kata Agus Widjojo.

Dalam kesempatan tersebut Agus Widjojo mengingatkan, berita hoax yang bermunculan menjelang Pemilu 2019 bukan terjadi secara kebetulan atau diproduksi oleh orang-orang yang tidak tahu persoalan. Sebaliknya, hoax justru sudah diproduksi dan dirancang oleh kaum intelektual untuk tujuan tertentu.

"Hal itu (hoax) bukan dilahirkan oleh orang-orang bodoh atau kebetulan. Tapi bisa jadi itu memang dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan politik. Hal itu sangat mengemuka. Di satu sisi, suhu politik juga semakin meningkat," ujar Agus Widjojo.

Agus Widjojo mencontohkan, bagaimana berita hoax muncul dan sempat menyudutkan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU. Menjelang puncak Pemilu 2019, diduga kuat sudah ada upaya mendelegitimasi KPU melalui penyebaran hoax di media sosial.

Seperti diketahui, belakangan ini KPU terus diserbu oleh sejumlah penyebaran hoax di antaranya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos, dan hoax jutaan WNA masuk daftar pemilih tetap (DPT).