Relokasi dan Ekowisata Jadi Solusi

Sentani, Beritasatu.com - Dalam jumpa pers di Sentani, Senin (18/3/2019), Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengakui adanya kerusakan hutan yang cukup parah di Pegunungan Cycloop. Pihaknya sudah berulang kali mengingatkan masyarakat agar tak merambah dan membuka permukiman di Pegunungan Cycloop karena masuk wilayah cagar alam.

Pemkab Jayapura, katanya, juga membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Penyangga Cagar Alam Pegunungan Cycloop. Dalam perda tersebut diatur tentang zona-zona yang berfungsi sebagai penyangga aktivitas kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat, pengatur tata air, daerah tangkapan air, sumber plasma nutfah dan habitat dari beraneka ragam flora dan fauna, pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta keindahan alam.

Seorang warga menerobos banjir yang melanda permukiman mereka di dekat Danau Sentani.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, perda tersebut sudah disosialiasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat diketahui dan dipatuhi.

"Tetapi imbauan pemda tidak diindahkan warga. Rusaknya cagar alam Cycloop memperparah bencana banjir di Sentani," kata Mathius Awoitauw.

Menurut Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, masyarakat yang merambah di cagar alam Cycloop sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Jayapura, yaitu di daerah-daerah pedalaman di Papua, seperti Kabupaten Wamena dan sekitarnya.

Relokasi Warga
Pascabencana, Pemprov Papua berencana merelokasi warga yang tinggal di kawasan cagar alam Cycloop sebagai upaya antisipasi agar ke depan tidak lagi terjadi bencana banjir yang parah dan menelan korban besar seperti tahun ini.

Gubernur Papua, Lukas Enembe saat mengunjungi lokasi banjir di Sentani mengatakan warga yang tinggal dan bermukim di kawasan cagar alam Cycloop akan dipindahkan ke Kota Jayapura dan Kabupaten Wamena. Namun, data riil mengenai jumlah warga yang sudah merambah dan mendiami kawasan cagar alam Cycloop, sejauh ini belum ada.

Pemprov Papua juga belum menentukan kawasan tertentu di Kota Jayapura dan Wamena yang akan menjadi lokasi hunian baru warga yang ada di kawasan Cycloop. Lukas Enembe hanya mengatakan bahwa rencana relokasi itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. "Rencana ini sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan direspons positif, hanya saja mengenai lokasi pastinya belum ditetapkan," kata Lukas Enembe.

Di lokasi yang baru, selain mendirikan perumahan, Pemprov Papua juga akan membangun fasilitas pelayanan publik, seperti sekolah dan rumah sakit.

"Rencana relokasi harus disosialisasikan lebih dahulu. Warga mau tidak mau harus direlokasi. Kami akan siapkan permukiman dan fasilitas lainnya bagi warga," ujarnya.

Warga terpaksa tinggal di tenda darurat di perbukitan guna menghindari banjir bandang susulan.

Sumber Penghidupan
Direktur Walhi Papua, Aiesh Rumbekwan mengatakan perubahan iklim yang terjadi secara global menimbulkan curah hujan tinggi dan banjir bandang tak terelakkan. Selain curah hujan, masyarakat yang merambah hutan di lereng-lereng Gunung Cycloop juga ikut menjadi penyebab bencana.

Perambahan hutan oleh masyarakat terjadi karena mereka tidak memiliki alternatif sumber penghidupan. "Ini menjadi satu rangkaian tanggung jawab pemerintah untuk memastikan ruang-ruang wilayah kelola yang bisa memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat," kata Aiesh Rumbekwan kepada Beritasatu.com, Minggu (24/3/2019).

Menurut Aiesh Rumbekwan, kepentingan konservasi alam hendaknya tidak mengabaikan faktor kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat memberikan solusi sumber ekonomi alternative kepada warganya. Pemerintah harus bisa memberikan alternatif mata pencarian atau mendidik masyarakat untuk mendapatkan keterampilan kerja yang baru, sehingga tidak lagi bergantung pada hutan di sekitarnya.

"Relokasi harus dilakukan secara manusiawi, jangan sampai kebijakan tersebut justru membuat rakyat semakin menderita di atas tanahnya sendiri," kata Aiesh Rumbekwan.

Aiesh Rumbekwan juga melihat lemahnya koordinasi antarinstansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun Provinsi Papua. Setiap terjadi masalah, selalu saja tidak bisa ditangani dengan baik karena koordinasi yang lemah.

Sistem mitigasi bencana di daerah ini juga belum disiapkan dengan baik, sehingga ketika terjadi bencana, seperti banjir bandang di Sentani, jumlah korban tidak dapat diminimalisasi.

"Tahun 2007 pernah terjadi banjir yang cukup besar di wilayah ini, sehingga pemerintah seharusnya sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang cukup baik untuk mengurangi risiko bencana," kata Aiesh Rumbekwan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, dan Pemerintah Kabupaten Jayapura, diminta segera menyinkronkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pascabanjir bandang Sentani.

"Pastikan lagi RTRW sesuai kondisi terkini, karena bencana banjir masih terus mengintai dan setiap saat bisa berpindah-pindah tempat, tergantung situasi masing-masing daerah, termasuk faktor aktivitas perambahan hutan," kata
Aiesh Rumbekwan.

Pelajaran Berharga
Direktur WWF Indonesia Program Papua, Benja V Mambai mengatakan bencana banjir bandang di Sentani harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak jika ingin melihat masa depan lingkungan Papua tetap terus terjaga dengan baik. Setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang, khususnya di kawasan cagar alam, tidak boleh dibiarkan. Pemerintah daerah harus bertindak tegas untuk menghentikannya. "Harus ada penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada setiap pelaku yang melanggar aturan," kata Benja V Mambai.

Untuk memulihkan kondisi Cycloop, kata Benja, ada dua instansi pemerintah yang paling berperan penting, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di daerah dan pemerintah daerah melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kawasan Cycloop sebagai cagar alam berkaitan erat dengan kawasan di luar sebagai kawasan penyangga. Karena secara administrasi, Pegunungan Cycloop berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, maka kewenangan pengendalian berada pada Bappeda Provinsi Papua. Bappeda Papua harus mengambil tanggung jawab dan secara bersama-sama memulai perencanaan partisipastif untuk memulihkan kondisi lingkungan. Perguruan tinggi, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan kaum perempuan, harus dilibatkan.

Benja V Mambai melihat ada sejumlah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan bagi masyarakat lokal, sehingga mereka tidak perlu merambah hutan. Di Cycloop terdapat air terjun yang sangat indah meluncur dari atas ketinggian gunung dan bisa dikembangkan sebagai objek pariwisata bagi masyarakat domestik maupun mancanegara. Satwa langka, serta hewan dan vegetasi hutan endemik, juga bisa dijadikan objek wisata.

"Cycloop bisa dikembangkan sebagai daerah ekowisata terlangka di dunia karena kelebihan-kelebihannya yang unik dalam kawasan daratan Papua yang luas dan masih asli," kata Benja V Mambai.