Dukung Sistem Dilan, PSI Akan Dorong Pembuatan UU yang Atur E-Government

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sepenuhnya visi Calon Presiden 01 Joko Widodo untuk memperkuat layanan pemerintahan berbasis sistem digital melayani atau dilan. PSI menilai fondasi dari dilan adalah layanan pemerintahan berbasis elektronik atau populer dengan istilah e-government.

Juru Bicara PSI bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo mengatakan, untuk mendukung visi Jokowi, maka DPR hasil Pemilu 2019 nanti harus diisi oleh orang-orang yang memahami dan peduli dengan perkembangan teknologi.

"Visi presiden kita yang sangat memahami pentingnya pemanfaatan teknologi tidak akan bisa diterapkan jika tidak didukung DPR yang memiliki pemahaman yang sama," ujar Sigit kepada Beritasatu.com, Minggu (31/3/2019).

Sigit mengatakan, sebagai partai yang berisi anak-anak muda, PSI akan berada di barisan depan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat e-government. Bahkan PSI akan mendorong pembuatan UU khusus yang mengatur e-government.

"Saat masuk ke parlemen nanti, PSI akan mendorong pembuatan UU yang mengatur tentang e-government," ujar Sigit.

PSI, menurut Sigit, sangat setuju dengan pemaparan capres 01 yang percaya bahwa sistem berbasis elektronik akan mendorong transparansi dan semakin mempersempit ruang untuk melakukan korupsi. "Ini sejalan dengan visi PSI tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik," kata Sigit

Sayangnya, menurut Sigit, DPR saat ini terkesan kurang peduli dengan Undang-undang yang mengatur pemanfaatan internet. Hingga saat ini, kata dia, hanya UU ITE satu-satunya Undang-Undang yang mengatur tentang internet di Indonesia. Di luar itu, pengaturannya hanya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

"Sebenarnya ada beberapa RUU terkait internet yang masuk ke program legislasi nasional DPR-RI. Ada RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Konvergensi Telematika, dan RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi. Namun hanya satu yang masuk ke prolegnas prioritas, itupun saya tidak yakin akan diselesaikan DPR periode ini," terang Sigit.

Karena itu, Sigit berharap masyarakat bisa memilih caleg-caleg wajah baru yang lebih muda dan memahami perkembangan teknologi saat ini. "Mohon maaf, tapi anggota-anggota DPR-RI yang ada saat ini menurut saya kebanyakan tidak memahami perkembangan Teknologi Informasi dan pemanfaatannya," kata Sigit.

Sigit juga menyayangkan pernyataan capres 02 Prabowo yang mengatakan lebih baik menggunakan teknologi lama tetapi kekayaan Indonesia tidak mengalir ke luar negeri. "Ini menunjukkan kubu 02 tidak memahami pemanfaatan teknologi informasi dengan benar. Justru dengan e-government, rakyat bisa turut mengawal jalannya pemerintahan secara terbuka," pungkas Sigit.