Pemkot Bogor Wacanakan Perluasan Wilayah
Selasa, 16 Juli 2019 | 17:38 WIB
Bogor, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mewacanakan perluasan layanan pemerintahan dengan beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Hal itu dilakukan untuk mendukung akselerasi wilayah.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, dengan luas wilayah saat ini 118,50 kilometer (km) dan jumlah penduduk 1 juta jiwa, Kota Bogor dinilai tidak ideal jika ditinjau baik secara politis maupun geografis untuk pengembangan sumber daya.
"Kota Bogor itu hanya memiliki 6 kecamatan, Saya pikir daya dukung lahan yang ada kurang memadai. Makanya sangat penting bagi kami untuk pengembangan wilayah. Sementara Kabupaten Bogor ada 41 kecamatan," papar Dedie, Selasa (16/7/2019).
Dedie menilai, beberapa alasan mengapa Kota Bogor pantas untuk diperluas. Salah satunya, secara de facto, Kota Bogor merupakan ibu kota negara karena presiden menetap di Istana Negara yang dibangun di wilayahnya.
Alasan krusial lainnya berkaitan dengan layanan publik. Pihaknya ingin warga yang tinggal di daerah perbatasan menikmati kue pembangunan yang sama. Selama ini, kebijakan dalam hal infrastruktur tidak berjalan maksimal karena selalu bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bogor.
"Kita mau mengembangkan sistem jaringan transportasi di Bogor. Tapi, kepotong karena ada yang masuk wilayah kabupaten. Itu kan jadi hambatan. Jaringan jalan dalam kotanya, misalkan tadi yang saya bilang. Trem itu bantuannya kan berupa rolling stock, jalurnya kan belum (ada)," terang Dedie.
Dedie mengatakan, saat ini Kota Bogor hanya mempunyai enam kecamatan. Adapun idealnya, Kota Bogor mempunyai 12 kecamatan. Tambahan perluasan layanan pemeritahan diharapkan dari wilayah Kabupaten Bogor bagian Barat yakni Tamansari, Darmaga, Ciomas. Kemudian bagian Selatan, yakni Ciawi, Gadog, (Desa) Cibanon bisa masuk.
"Kalau perluasan bisa dilakukan, dampaknya ke PAD. Sekarang Rp 1,5 triliun. Dengan perluasan bisa Rp 2 triliun. Bantuan dari Pemerintah Provinsi atau pusat juga bisa bertambah," terang Didie.
Meski belum berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yassin, Dedie mengaku sudah membuat langkah strategis dengan membuat kajian untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah pusat.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA LAINNYA
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Tim Voli Jepang JTEKT Stings Aichi Segel Tiket Semifinal AVC Men’s




