Survei SMRC: Mayoritas Setuju Kebijakan Transisi Menuju Normal Baru

Kamis, 25 Juni 2020 | 16:04 WIB
H
JS
Penulis: Herman | Editor: JAS
Penerima tamu di Uluwatu bersiap-siap menerima wisatawan dengan standar protokol kesehatan “new normal”.
Penerima tamu di Uluwatu bersiap-siap menerima wisatawan dengan standar protokol kesehatan “new normal”. (Humas Kemparekraf/isimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali melakukan survei nasional terkait kondisi ekonomi masa Covid-19 dan respons kebijakan pemerintah. Survei ini melibatkan 1.978 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error 2,2 persen pada 18-20 Juni 2020. Salah satu yang disorot dalam survei kali ini terkait pemberlakuan tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal.

Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando memaparkan, mayoritas warga di Indonesia atau 81 persen mengetahui adanya kebijakan new normal, dan 80 persen setuju dengan pemerintah yang memulai kebijakan transisi menuju kehidupan normal baru, walaupun kasus penularan Covid-19 belum menurun. Kemudian sebanyak 15 persen menilai kebijakan ini sebaiknya ditunda, dan dari yang menginginkan ditunda itu mayoritasnya atau 58 persen mengatakan sebaiknya ditunda sampai kasus baru menurun.

Lebih spesifik lagi, 92 persen setuju dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan aturan bekerja di luar rumah, 93 persen setuju dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan aturan penggunaan tempat ibadah, dan 90 persen setuju dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan aturan penggunaan transportasi umum.

Menurut Ade, dukungan warga terhadap langkah normal baru ini berkorelasi dengan pandangan warga tentang kondisi ekonomi. Sekitar 85 persen merasa keadaan ekonomi nasional sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu. Survei juga menemukan, 71 persen warga merasa kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding sebelum ada wabah Covid-19. Sekitar 76 persen mengaku pendapatan merosot setelah adanya wabah.

"Di sisi lain, persentase penilaian negatif ini menunjukkan penurunan dibandingkan survei sebelumnya. Sentimen negatif paling tinggi terhadap ekonomi nasional mencapai 92 persen pada 12-16 Mei 2020. Namun setelah itu perlahan menurun menjadi 85 persen dalam survei terakhir 18-20 Juni 2020," kata Ade Armando dalam webinar rilis survei SMRC bertajuk "Kondisi Ekonomi Masa Covid-19 dan Respons Kebijakan: Opini Publik Nasional", Kamis (25/6/2020).

Selain itu, persentase mereka yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk mengalami penurunan dibandingkan survei pada 20-22 Mei, di mana penilaian negatifnya saat itu mencapai 83 persen.

Namun, optimisme dengan ekonomi rumah tangga dan nasional masih belum tinggi. Hanya 44 persen yang menilai ekonomi rumah tangga tahun depan akan lebih baik, dan hanya 34 persen yang menilai ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik dibanding sekarang.

Optimisme atas kondisi ekonomi nasional ke depan ini lebih rendah dibanding pada masa sebelum Covid-19 yang berkisar antara 51-66 persen dalam lima tahun terakhir. Nmun dibandingkan temuan bulan lalu (4-5 Mei 2020) di mana yang merasa optimistis dengan kondisi ekonomi rumah nasional dan rumah tangga hanya 27-29 persen, optimisme warga sekarang dalam melihat kondisi ekonomi ke depan terlihat sedikit menguat.

Survei SMRC ini juga menunjukkan mayoritas warga bersedia melakukan protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan pemerintah. Mayoritas warga mengaku sering/selalu menerapkan aturan kesehatan seperti mengenakan masker keluar rumah (91 persen), mencuci tangan dengan sabun (96 persen) dan menjaga jarak (86 persen) dalam pergaulan sehari-hari.

"Yang masih sulit dilakukan adalah menghindari kerumunan. Mayoritas warga, 74 persen, mengaku pernah setidaknya sekali dalam seminggu terakhir berada di kerumunan atau mengikuti kegiatan yang dihadiri lebih dari 5 orang. Yang tidak pernah hanya 19 persen," kata Ade.

Dukungan terhadap kebijakan normal baru terlihat di seluruh daerah. Persentase tertinggi warga yang mendukung pemberlakukan normal baru saat ini adalah DKI Jakarta dengan 91 persen, sementara terendah adalah Bali dan Nusa Tenggara yang hanya 67 persen.

Dukungan terhadap normal baru juga lebih banyak disuarakan mereka yang bekerja di sektor informal, berlatar belakang pendidikan lebih rendah dan berpendapatan lebih rendah. Sebagai perbandingan, yang berharap normal baru diberlakukan saat ini di kalangan warga yang berpendidikan SD mencapai 83 persen, berpendapatan kurang dari 1 juta mencapai 83 persen, berprofesi sopir/ojek 90 persen, yang berprofesi pedagang warung/kaki lima 85 persen, serta buruh/pembantu/satpam/tidaktetap 84 persen. Sementara yang berpendidikan perguruan tinggi 68 persen, berpendapatan di atas Rp 4 juta mencapai 74 persen, dan yang berprofesi pegawai/dosen/guru/profesional 76 persen.

Dukungan agar normal baru diberlakukan saat ini juga paling banyak datang dari kelompok warga yang menilai kondisi ekonomi nasional ke depan lebih buruk. Sekitar 85 persen warga yang menilai kondisi ekonomi nasional ke depan lebih buruk mendukung pemberlakuan normal baru saat ini, sementara hanya 78 persen warga yang menilai kondisi ekonomi Indonesia lebih baik yang mendukung pemberlakuan normal baru.

Survei ini juga menemukan bahwa terjadi peningkatan jumlah orang yang mengaku pernah menerima bantuan sembako baik dari pemerintah atau dari masyarakat untuk meringankan beban dampak Covid-19, dari 33 persen di akhir survei bulan Mei 33 persen menjadi 41 persen dari populasi.

"Jumlah warga yang mendesak untuk dibantu (miskin atau rentan miskin) jumlahnya sekitar 34 persen dari total populasi. Kalau sekarang ada 41 persen warga yang mendapat bantuan sembako, maka bantuan sembako tersebut lebih banyak dari jumlah warga yang butuh bantuan sangat mendesak, 34 persen," terang Ade.

Hal lain yang ditemukan bahwa penerima Bansos Tunai meningkat dari 8 persen menjadi 16 persen dari populasi, dan penerima program BLT-Dana Desa meningkat dari 8 persen menjadi 13 persen dari populasi. Hasil analisis tabulasi silang menunjukkan total yang menerima Bansos Tunai dan/atau BLT Dana desa sekitar 22 persen. Bila dalam persentase warga yang membutuhkan bantuan mendesak mencapai 34 persen, maka diperkirakan ada sekitar 12 persen yang belum mendapatkan bantuan Bansos Tunai dan/atau Dana Desa.

"Secara umum, total populasi yang menerima bantuan sembako, Bansos Tunai, dan BLT Dana Desa mengalami kemajuan dalam sebulan terakhir. Hal ini berkontribusi meningkatkan optimisme warga atas kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional ke depan," ujar Ade.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon