SPBU Asing Boleh Jual BBM Bersubsidi Untuk Hapus Monopoli

"Tidak lagi dimonopoli Pertamina yang kurang bisa memeratakan cakupan wilayah distribusi."

Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani, mendukung rencana Pemerintah melaksanakan tender distribusi BBM bersubsidi dengan mengikutsertakan Perusahaan POM bensin milik asing.



"Saya setuju sejauh memang tujuannya untuk menjaga iklim kompetisi Pertamina. Prosentasenya yang harus diatur tetap dominan Pertamina. Tapi SPBU asing dan perusahaan nasional lain juga dibolehkan dong bisa mendukung kinerja. Toh Pertamina juga belum cemerlang kinerjanya di berbagai wilayah," kata Dewi Aryani di Jakarta, hari ini.

Menurut dia, tender itu harus disikapi dengan arif sebagai cambuk bagi BUMN seperti Pertamina agar siap menjadi pelayan rakyat yang kompetitif, bukan monopolistik dan arogan.

"Yang paling utama arogansi Pertamina harus dikikis dengan membuka tabir bahwa tidak ada praktek-praktek korupsi di Pertamina sehingga rakyat percaya kepada kinerja dan pelayanan Pertamina," kata Dewi.

Sementara Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan melanjutkan rencananya menyelenggarakan tender penyaluran BBM bersubsidi, termasuk melanjutkan rencana memasukkan SPBU asing ke dalam tender itu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua BPH Migas, Fahmi H.Matori dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, hari ini.

Fahmi menjelaskan pihaknya akan tetap melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menghindari monopoli pada penyaluran BBM khusus itu.

BBM bersubsidi yang akan ditenderkan kurang dari  0,5 persen dari jumlah total kuota BBM bersubsidi yang akan disalurkan pada tahun 2013 nanti.

"Dengan tender ini, BPH Migas bisa mendorong kualitas pelayanan SPBU kepada publik. Karena dibuka untuk yang lain, Pertamina juga akhirnya meningkatkan pelayanan," kata Fahmi.

Selama ini, distribusi BBM bersubsidi dimonopoli oleh Pertamina. Dengan langkah tender ini, Fahmi menyatakan pihaknya yakin akan dapat memperbanyak perusahaan nasional dan koperasi yang ikut berperan dalam distribusi BBM bersubsidi kedepannya.

"Tujuan utamanya adalah bagaimana umat dapat menikmati subsidi dengan merata, tidak lagi dimonopoli Pertamina yang kurang bisa memeratakan cakupan wilayah distribusi di beberapa daerah di luar pulau Jawa," jelasnya.

Sementara terkait tudingan sejumlah anggota DPR bahwa langkah BPH Migas mengikutsertakan perusahaan asing Shell dalam tender itu adalah langkah tak nasionalis, Fahmi mengaku geram mendengarnya.

Pria yang juga duduk di jajaran kepengurusan PB Nahdatul Ulama itu mengatakan pernyataan demikian sangat tidak masuk akal dan tak berdasar. Dia menyatakan seorang anggota DPR seharusnya paham bahwa nasionalisme seseorang tidak ditentukan oleh pernyataan seseorang meski itu keluar dari mulut anggota DPR RI.

"Masyarakatlah yang menjadi penilai yang pas soal itu dengan melihat track record dan kinerja selama ini. Biarkan umat yang menilai, nasionalis mana saya sama Pak Dito itu. Jelas-jelas, misalnya kami ini mengurusi 80 juta umat Nahdliyin dan 24 Ribu pesantren di PB NU," kata Fahmi.

Lontaran tak nasionalis memang sempat diketahui dikeluarkan anggota DPR dari Golkar, Dito Ganindito.