"Republik Galau", Kritik Tiga Tahun Pemerintahan SBY-Boediono

Semua persoalan diselesaikan dengan persoalan-persoalan baru.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengkritisi tiga tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Bambang menuangkan kritiknya ke dalam buku berjudul "Republik Galau: Presiden Bimbang, Negara Terancam Gagal" yang diluncurkan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, hari ini.

"Ini tradisi saja, sejak saya jadi anggota DPR setiap tahun mewajibkan diri untuk menulis reportase berdasarkan pengamatan dari berbagai kejadian yang berlangsung di negara ini," kata Bambang.

Buku pertama yang ditulis anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini berjudul "Skandal Gila Bank Century" dan buku kedua bertepatan dua tahun periode pemerintahan SBY-Boediono berjudul "Perang-Perangan Melawan Korupsi".

"Sekarang tiga tahun periode pemerintahan SBY-Boediono saya mengeluarkan buku "Republik Galau", dan itu mewakili perasaan kita semua," kata Bambang.

Menurut Bambang, dari semua peristiwa yang disaksikan bersama-sama, negara ini seperti berlangsung tanpa kehadiran seorang pemimpin.

"Semua persoalan diselesaikan dengan persoalan-persoalan baru. Selesai persoalan lama, muncul persoalan baru, begitu seterusnya. Sehingga kita dapat menduga bahwa ada manajemen menyelesaikan persoalan dengan memunculkan persoalan baru," katanya.

Bambang menegaskan bahwa negara ini dipimpin satu orang, bukan beragam orang, sehingga yang bertanggung jawab adalah pimpinan negara.

"Dan persoalan besar adalah masalah kepemimpinan. Jadi sekali lagi, buku ini hanya mengingatkan pemimpin kita untuk melakukan perubahan-perubahan spektakuler dalam memimpin negara ini. Contoh kasus adalah pembiaran keributan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepolisian," kata Bambang.

Selain mengingatkan pemimpin, lanjut dia, tujuan diluncurkannya buku "Republik Galau: Presiden Bimbang, Negara Terancam Gagal" itu juga untuk mengingatkan semua yang mewakili publik yang galau bahwa banyak persoalan yang belum tuntas.

"Ambil contoh berapa banyak kasus penegakan hukum terhadap kasus besar, terutama yang menyangkut kekuasaan," kata Bambang.