Walau Tanpa Bukti, Pemerasan BUMN Nyata

DPR sebaiknya tidak sering memanggil BUMN secara langsung ke Senayan untuk memperkecil potensi kongkalikong.

Ketua Umum Federasi Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Abdul Latif Algaff mengatakan, permintaan jatah hingga pemerasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nyata dan diketahui oleh para pekerja BUMN. Hanya, kata dia, memang mereka tak punya bukti konkrit.

"Kami ini karyawan BUMN, kami lihat hal itu sebagai fakta ada pemerasan di BUMN cuma modus bermacam-macam. Tapi sekarang kami lihat tidak ada bukti konkrit," kata Abdul Latif saat diskusi bertajuk " BUMN, Kisah Usang Sapi Perah" di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (10/11).

Dia mengatakan pernah mendengar pula bahwa setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Parlemen, para direksi geleng-geleng karena dalam rapat merasa 'diserang' oleh anggota Dewan namun di belakang terdapat 'permintaan'.

"Sebegitu sengitnya DPR menyerang dan di belakang ada maksud-maksud tertentu mengajak deal, kadang bilang 'gila mintanya Rp 1 miliar Rp 2 miliar' seolah  setiap forum seperti itu ada skenario," kata dia lagi.

Kadang-kadang kesalahan bukan hanya dari Parlemen. Bahkan inisiatif  memberikan 'jatah' bisa berasal dari direksi BUMN sendiri.

Abdul Latif kemudian membela Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang menurutnya hanya bermaksud 'membersihkan' BUMN.

DPR kata dia sebaiknya tidak sering memanggil BUMN secara langsung ke Senayan sebab bisa dilakukan melalui menteri untuk memperkecil potensi kongkalikong.

Hal tersebut disampaikan Abdul menyusul pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan perihal anggota Dewan terduga peminta 'jatah' yang nama-namanya dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

Sementara anggota Komisi VI yang mengurusi BUMN, Hendrawan Supraktino menilai laporan Dahlan Iskan bersifat spekulasi. Sayangnya publik dan media kata dia memberikan poin pada setiap pernyataan Dahlan.

"Kalau pak Dahlan kelola unsur spekulasi jadi sensasi maka data yang disampaikan rentan jadi sampah atau fitnah karena muatan spekulasi begitu besar," kata Hendrawan.

Pasalnya dari inisial-inisial yang diberikan Dahlan ada sejumlah  nama yang dianggap tak punya peran yang berdaya tawar untuk meminta  'jatah', jelasnya.

"Dalam rapat BUMN kami selalu tanyakan apa ada  peningkatan transparansi dan fairness kami nilai sejumlah informasi  (Dahlan) penuh dengan spekulasi," kata Hendrawan.