MA tidak Sepakat dengan Putusan PN Jaksel soal Chevron

Jaksa diminta melaporkan ke Mahkamah Agung (MA) jika merasa tidak terima dengan putusan tersebut.

Mahkamah Agung kelihatannya tidak bisa menerima keputusan sidang praperadilan yang memerintahkan Kejaksaan Agung untuk membebaskan empat karyawan PT Chevron Pacific  Indonesia yang diduga korupsi terkait proyek bioremediasi.

Menurut MA, hakim praperadilan tidak berwenang memutuskan sah tidaknya penyidik kepolisian dan kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Dalam pasal 77 KUHAP dijelaskan, salah satu objek praperadilan adalah  tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, ganti kerugian," kata Juru bicara MA Djoko Sarwoko di Jakarta, Minggu (2/12).

Untuk diketahui, sidang praperadilan pada pokoknya juga bukan sidang yang mengadili pokok perkara seperti dalam tuduhan atau dakwaan jaksa, namun hanya membahas prosedur tindakan hukum dalam hal terjadinya penangkapan atau penahanan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Djoko mengatakan jika Kejaksaan Agung tidak terima dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menangani gugatan praperadilan empat karyawan PT Chevron Pacific Indonesia, bisa melaporkannya ke Mahkamah Agung.

"Pihak yang keberatan boleh melaporkan ke MA, bukan ke KY (Komisi Yudicial)," jelasnya.

Wakil Jaksa Agung Darmono sebelumnya mengatakan pihaknya masih mengevaluasi putusan praperadilan Chevron. Dia menilai hakim melampaui wewenang ketika menyatakan tidak sahnya penetapan keempat karyawan Chevron sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bioremediasi.

Keempat karyawan Chevron itu adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light North  (SLN) dan Sumatera Light South (SLS) Endah Rumbiyanti, Team Leader SLN  Kabupaten Duri Propinsi Riau Widodo, Team Leader SLS Migas Kukuh, dan  General Manager SLS Operation Bachtiar Abdul Fatah.