Pembentukan Task Force oleh Menpora Bukan Solusi

Pembentukan Task Force oleh pemerintah Indonesia justru malah memperburuk posisi Indonesia di mata FIFA.

Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin menyatakan pembentukan Task Force oleh pemerintah melalui Menpora, untuk membantu menyelamatkan sepak bola Indonesia dari ancaman FIFA, jelas bukan solusi terbaik.

Menurut Djohar, salah satu Vice President FIFA David Chung yang juga ketua federasi sepak bola negara-negara Oceania menyampaikan, pembentukan Task Force oleh pemerintah Indonesia justru malah memperburuk posisi Indonesia di mata FIFA.

Dengan begitu, peluang Indonesia untuk mendapatkan sanksi pun semakin besar, karena FIFA menilai hal tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah.

"Pasalnya, FIFA sangat alergi terhadap campur tangan pemerintah di negara manapun terhadap anggotanya," kata Djohar di Tokyo seperti dikutip adari situs resmi PSSI.

Hal serupa disampaikan Wakil Presiden FIFA Ali bin al-Husein. Ia mengatakan, pembentukan Task Force oleh Pemerinta Indonesia memperbesar potensi Indonesia dijatuhi sanksi. FIFA berprinsip independensi sepak bola dari intervensi pemerintah.

Sementara itu, sekjen PSSI Halim Mahfudz menjelaskan FIFA memahami kewenangan pemerintah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistim Keolahragaan Nasional. Pemerintah dapat menerapkan kewenangannya dalam Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang tersebut untuk mengutuhkan sepak bola Indonesia

"Pemerintah harus menghentikan kegiatan olahraga yang tanpa ada supervisi induk organisasi," jelas Halim

Menurut Halim, surat FIFA kepada Menpora baru-baru ini, justru untuk memberitahukan sekaligus menegaskan bahwa Indonesia akan mendapatkan hukuman karena adanya pembiaran terhadap pihak-pihak tertentu untuk menggulirkan pertandingan sepak bola.

Djohar meminta pemerintah agar tidak memperburuk keadaan dengan mengedepankan legalitas. Sebab FIFA hanya mengakui PSSI, sehingga pemerintah harus melarang organisasi yang tidak diakui FIFA untuk terus menjalankan aktivitas.

"Jika ini dijalankan pemerintah, sudah pasti ribut-ribut yang ada sekarang ini tak akan terjadi. Pemerintah seharusnya tidak memberikan ruang kepada organisai ilegal," ujar Djohar.

Sepatutnya pemerintah menjalankan UU no 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut, sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri keributan yang terjadi di pentas sepakbola nasional. "Hal ini pun bisa menjadi penentu tidak jatuhnya sanksi FIFA kepada Indonesia," ujar Djohar.