APBD DKI Belum Disahkan, Penanganan Banjir Jadi Terhambat

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, Pemprov DKI belum bisa berbuat banyak untuk melakukan program penanganan banjir di Jakarta.

Pasalnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2013, belum disahkan oleh DPRD DKI.

“Masa disuruh garap dalam waktu yang sangat pendek seperti ini. Duitnya dari mana? APBD DKI belum diketok. Kesulitan saya ada disitu ya karena APBD belum disahkan. Ditanya terus soal masalah tanggul, duitnya dari mana,” tukas Joko Widodo (Jokowi) di Balai kota DKI, Jakarta, Jumat (25/1).

Salah satu langkah strategis mengurangi banjir di Jakarta adalah perbaikan tanggul di pesisir pantai utara Jakarta. Tanggul sepanjang 8 kilometer tersebut kondisinya sudah banyak yang memprihatinkan, sehingga perlu ada perbaikan atau penguatan dinding tanggul.

Direncanakan dinding tanggul itu akan dibangun sheet pile. Sayangnya, hal itu belum bisa dilakukan, karena terbentur kendala anggaran yang belum disahkan DPRD DKI Jakarta.

“Ya jurus mengurangi banjir itu dengan perbaikan tanggul, tapi karena anggarannya belum ada, ya belum bisa kita lakukan. Tanggul Laturharhary saja kita perbaiki dengan bantuan-bantuan dari pihak swasta,” tutur Jokowi.

Dia menyatakan, kalau RAPBD DKI 2013 belum juga disahkan oleh DPRD DKI akhir Januari ini, maka mau tak mau dirinya akan meminta bantuan dari pihak swasta untuk menjalankan program penanganan banjir di Jakarta. Jokowi sendiri belum bisa memastikan kapan APBD akan disahkan, karena keputusan berada di tangan DPRD DKI Jakarta.

“Penanganan banjir minta bantuan swasta kalau perlu, kalau APBD-nya belum disahkan juga. Sebab penanganan banjir kan butuh dana yang sangat besar. Kalau uang Rp 1.000-2.000 saya punya, tapi ini menyangkut uang yang triliunan,” ungkapnya.

Hal yang sama juga dialami pada penanganan sampah paska banjir yang saat ini sudah menghiasi beberapa jalan di kota Jakarta. Masalah tersebut juga belum bisa dilakukan, karena lagi-lagi terbentur persoalan anggaran. Karena itu, Jokowi akan mencari jurus lain untuk menyelesaikan sampah paska banjir.

“Nggaklah, kita nggak nunggu APBD di ketok. Kita akan carikan jurus lain. Kita akan cari bantuan dari swasta. Sampah baru dibersihkan kalau hujan nggak turun lagi. Kalau perlu kita minta bantuan lagi dari TNI,” paparnya.

Menanggapi keluhan Jokowi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, Pemprov DKI jangan menyudutkan DPRD DKI terus menerus, karena penyusunan dan pembahasan APBD DKI 2013 belum lewat dari jadwal. Sebab, lanjut dia, jadwal pengesahan APBD DKI ditetapkan pada hari Senin, 28 Januari 2013.

“Untuk penanggulangan banjir, Jokowi bisa menggunakan dana cadangan daerah. Sampai sekarang kan masih ada dana tersebut. Kita sudah memberikan kesempatan Pemprov DKI untuk menggunakan dana tersebut bagi penanggulangan banjir di Jakarta,” ujarnya.