KPU buruk hasil kerja DPR

Jumat, 8 Juli 2011 | 12:39 WIB

Penulis: Maria Gabrielle/ Said Mashur | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Anggota KPU mestinya cukup diusulkan presiden, dan DPR menyatakan setuju atau tidak setuju.

Buruknya kinerja KPU dinilai pengamat Refly Harun tidak terlepas dari kerja DPR ketika memilih anggota KPU.

"Jadi kalau DPR sekarang menganggap KPU enggak independen yah itu produk DPR. Calon anggota KPU yang kredibel, independen dan professional justru enggak lolos (seleksi)," kata Refly, di Gedung DPD, Jakarta, hari ini.

Menurut Refly, pemilihan anggota KPU seharusnya cukup diusulkan presiden, dan DPR hanya mengatakan setuju atau tidak.

Dengan demikian, DPR tidak memilih untuk menghindarkan politik dagang sapi.

" Kalau sudah masuk DPR, siapa yang diajak kerjasama itu yang dipilih," lanjutnya.

Tidak profesional

Untuk kasus Dewi Yasin Limpo, Refly mengatakan, Mahkamah Konstitusi dan KPU sama-sama tidak profesional.

Dia berpendapat, jika benar MK sudah mengeluarkan amar putusan maka tidak lagi melayani surat-menyurat.

Sementara KPU menurut Refly aneh karena tidak mengerti amar putusan MK dan menggunakan surat faksimili sebagai dasar pertimbangan keputusan.

"KPU masak tidak mengerti amar putusan, saya saja mengerti terus mendasarkan keputusan pada surat fax," kata Refly.

Menembak Demokrat

Ditanya efektivitas Panja Pemilu DPR, Refly tertawa.

"Panja kan bukan mau mengungkap penyelenggaraan Pemilu tapi hanya mau menembak Demokrat," dia tertawa lagi.

Sementara itu, Valina Singka Subekti, mantan anggota KPU dan dosen FISIP UI mengatakan KPU pada masanya tidak terpengaruh pihak-pihak lain seperti partai.

"Untuk masuk KPU harus independen, track record, integritas dan pengalaman," kata dia.

Selain itu kata dia, komisioner KPU seharusnya orang yang sangat memahami sistem politik di Indonesia, sistem hukum serta budaya Pemilu.