Inflasi Papua Pegunungan Terkendali, Kemendagri Sindir Daerah Lain

Senin, 6 Oktober 2025 | 13:50 WIB

Penulis: Addin Anugrah Siwi | Editor: DM

URL berhasil di salin.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan seluruh kepala daerah agar segera mengambil langkah konkret menekan lonjakan inflasi yang terjadi di sejumlah wilayah. Inflasi yang menembus angka 5% bukan hal sepele, melainkan sinyal bahaya yang harus segera direspons pemerintah daerah. (Beritasatu.com/Addin Anugrah Siwi)

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti fenomena menarik dalam perkembangan inflasi di sejumlah daerah. Menurut dia, daerah dengan akses logistik lancar justru mencatat inflasi tinggi, sedangkan wilayah dengan medan berat, seperti Papua Pegunungan mampu menjaga stabilitas harga.

“Kita sama-sama tahu bagaimana sulitnya kondisi medan di Papua Pegunungan. Namun, mereka bisa 3,55% (year on year/yoy). Sementara provinsi lain yang aksesnya mudah justru angkanya tinggi,” ujarnya.

Inflasi Sumut 5,32 Persen, Kemendagri Minta Kepala Daerah Bertindak

Tomsi menyampaikan hal itu dalam rapat pengendalian inflasi daerah 2025, di Jakarta, Senin (6/10/2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah provinsi di Sumatera menjadi penyumbang inflasi tertinggi secara nasional, yaitu Sumatera Utara dengan 5,32% (yoy), Riau 5,08%, Aceh 4,45%, Sumatera Barat 4,22%.

Selain itu, Sulawesi Tengah (3,88%), Jambi (3,77%), Sulawesi Tenggara (3,68%), dan Papua Pegunungan (3,55%) juga tercatat mengalami kenaikan harga, meski Papua masih tergolong stabil.

Tomsi menegaskan capaian Papua Pegunungan seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain. “Daerah dengan akses terbatas saja bisa menekan inflasi. Artinya, yang infrastrukturnya bagus seharusnya bisa jauh lebih baik,” katanya.

Kemendagri Wanti-wanti Daerah: Inflasi 5 Persen Itu Sinyal Bahaya

Tomsi menilai, kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan rantai pasok dan koordinasi di daerah, terutama bagi kepala daerah di wilayah dengan logistik lancar. “Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi dan kabupaten, tetapi inflasinya tinggi. Kepala daerah di wilayah merah ini harus bekerja keras,” tegasnya.

Tomsi juga mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak hanya mengandalkan laporan dari dinas, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memantau harga dan memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif. “Kalau dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin sudah selayaknya dievaluasi,” tegasnya.

Dengan inflasi yang berhasil ditekan di bawah 4 persen, Papua Pegunungan dinilai sebagai bukti kepemimpinan dan koordinasi yang solid mampu mengatasi keterbatasan infrastruktur sekaligus menjaga kestabilan ekonomi daerah.