Jokowi Bagikan 584.407 Sertifikat Tanah di 26 Provinsi

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 584.407 sertifikat tanah bagi masyarakat yang berada di 273 kabupaten/kota dan 26 provinsi. Penyerahan sertifikat tanah tersebut dilakukan secara virtual dari Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021).

"Penyerahan sertifikat tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan, komitmen pemerintah untuk terus mempercepat penyerahan sertifikat di seluruh tanah air," kata Jokowi.

Disebutkannya, target sertifikasi tanah di tahun 2020 sebesar 11 juta sertifikat, namun karena adanya pandemi Covid-19, maka target tersebut tidak tercapai. Hanya terealisasi penerbitan 6,8 juta sertifikat tanah. "Alhamdulillah masih 6,8 juta. Biasanya yang dulu-dulu, setahun hanya 500.000. Sekarang sudah 12 kali lipat," ujar Jokowi.

Diakuinya, target yang ditetapkan olehnya cukup tinggi, sehingga ada kekhawatiran tidak dapat mencapai target tersebut. Namun, Jokowi optimistis target yang ditentukannya dapat tercapai bila keadaan normal tanpa pandemi.

"Karena memang target yang saya berikan selalu target yang tinggi. Memang target yang saya berikan memang banyak. Orang menyampaikan, ah enggak mungkin pak, masa bisa 11 juta. Saya yakin kalau keadaannya normal bisa, karena yang sebelum-sebelumnya target 5 juta bisa lebih 6 juta, 7 juta, bahkan bisa lebih 8 juta," jelas Jokowi.

Target itu berdasarkan prediksi perhitungannya sendiri di tahun 2015. Jokowi melihat di tahun 2015 masih ada 126 juta sertifikat tanah yang harus dipegang masyarakat. Tetapi yang baru diserahkan ke warga baru sekitar 46 juta sertifikat tanah.

Artinya, masih ada sekitar 80 juta sertifikat tanah lagi yang belum dipegang masyarakat. Kalau setiap tahunnya, pemerintah hanya bisa menerbitkan 500.000 sertifikat tanah, berarti membutuhkan waktu 160 tahun untuk menyelesaikan 80 juta sertifikat tanah tersebut.

"Ada yang mau nunggu 160 tahun? Kalau ada yang mau silakan tunjuk jari. Enggak akan ada yang mau, inginnya pasti sertifikat ini cepat dipegang. Karena ini adalah kepastian hukum, hak atas tanah yang kita miliki," tukas Jokowi.

Ia menegaskan pemerintah tidak lagi bekerja seperti dulu yang hanya mampu menerbitkan 500.000 sertifikat tahan per tahun. Terbukti, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah mampu menacapai target per tahun yang ditentukan Jokowi.

Seperti pada tahun 2017, BPN mampu menerbitkan 5,4 juta sertifikat tanah, melampui target sebesar 5 juta sertifkat tanah. Kemudian pada 2018, BPN berhasil menyerahkan 9,3 juta sertifikat tanah, 2019 sebnyak 9 juta sertifikat tanah dan tahun 2020 sebanyak 6,8 juta sertifikat tanah.

"Memang target yang saya berikan selalu terlampui. Saya menyampaikan kepada pak menteri, coba dihitung seluruhnya, karena ini akan selesai kapan, sehingga masyarakat kita itu merasa memiliki tanah, tanah air dengan pegang sertifikat ini. Jawaban pak menteri tahun 2025," ungkap Jokowi.