Krisis Hunian di Lebak, 132.000 Warga Masih Menumpang

Lebak, Beritasatu.com - Krisis hunian masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Lebak, Banten. Data terbaru Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) mencatat sekitar 132.000 warga Lebak belum memiliki rumah tetap dan masih menumpang di kediaman keluarga atau orang tua.

Angka tersebut berasal dari selisih antara jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 498.000 dengan jumlah rumah yang tersedia sekitar 366.000 unit. Artinya, ratusan ribu keluarga di Lebak masih hidup dalam kondisi menumpang atau mengontrak.

Selain itu, terdapat 24.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang sebagian besar tersebar di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Kondisi ini menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak.

Kepala DPRKPP Lebak, Lingga Segara, mengatakan backlog perumahan bersifat dinamis dan terus berubah mengikuti pertumbuhan penduduk. “Seiring bertambahnya penduduk, jumlah kepala keluarga ikut meningkat. Otomatis kebutuhan rumah juga bertambah. Maka wajar jika data backlog terus berubah,” ujarnya di kantornya, Rabu (8/10/2025).

Menurut Lingga, Pemkab Lebak tetap berkomitmen mengurangi backlog melalui berbagai program, antara lain bedah rumah, pembangunan rumah bersubsidi, serta kemitraan dengan pihak swasta.

“Kami mendorong masyarakat untuk mengakses program perumahan bersubsidi dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan DPRD dan kementerian terkait,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPRKPP, Helmi, menyebut percepatan pembangunan rumah layak huni harus menjadi prioritas, terutama di wilayah dengan kebutuhan tinggi. 

“Backlog terus meningkat karena jumlah penduduk naik. Terkait hal itu, pembangunan rumah tidak boleh lambat. Kita harus fokus pada intervensi langsung, baik di kota maupun di desa,” tegasnya.

Helmi menargetkan dalam lima tahun ke depan, angka backlog dapat ditekan secara signifikan melalui program strategis perumahan dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah juga diharapkan bisa mempercepat pembangunan rumah layak huni guna mendukung kesejahteraan masyarakat Lebak secara berkelanjutan.