Gapura Rumah Wabup Pandeglang Disorot, Warga: Jalan Rusak Tak Dibenahi

Pandeglang, Beritasatu.com - Proyek pembangunan dua gapura di jalan menuju rumah wakil bupati Pandeglang dan rumah kepala dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai sorotan publik. Anggaran mencapai Rp 356 juta dinilai tidak sejalan dengan kondisi banyaknya jalan rusak di wilayah tersebut.

Proyek yang berasal dari APBD Pandeglang Tahun Anggaran 2025 itu menggunakan biaya Rp 181 juta untuk gapura menuju rumah wakil bupati di Kampung Petir, Rp 175 juta untuk gapura menuju rumah Kepala DPUPR di Komplek Maja Indah, Kecamatan Majasari.

Warga dan aktivis mempertanyakan urgensi pembangunan tersebut. Menurut aktivis Pandeglang Torik, anggaran itu terlalu besar dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Katanya, sedang efisiensi anggaran, sementara jalan rusak masih banyak. Namun, malah membangun gapura mewah menuju rumah pejabat,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).

Ia menilai, nilai ratusan juta rupiah itu tidak sesuai dengan kondisi fisik bangunan.

“Kalau melihat fisiknya, paling besar juga menghabiskan Rp 70 juta hingga Rp 80 juta. Namun, dianggarkan sampai ratusan juta,” katanya.

Kritik juga datang dari pelajar SMA asal Kecamatan Cigeulis, Syahfa Intania (18), yang setiap hari melewati jalan rusak untuk berangkat sekolah.

“Masyarakat saja sampai patungan demi punya jalan bagus, tetapi malah dibangun gapura,” ujarnya.

Syahfa memahami, anggaran Rp 356 juta tidak akan menuntaskan seluruh kerusakan jalan, tetapi menurutnya pemerintah seharusnya menghindari kebijakan yang memicu keresahan publik.

“Setidaknya jangan bikin heboh,” tambahnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala DPUPR Pandeglang Asep Rahmat menyatakan, pembangunan dua gapura itu merupakan bagian dari program penataan kawasan strategis yang sudah direncanakan dalam RPJMD.

“Semua program yang tertuang dalam RPJMD, termasuk penataan gapura, merupakan bagian dari target 10 program PU,” jelasnya.

Asep menegaskan, proyek ini direncanakan konsultan dan diawasi tim teknis. Ia juga menyebut, pembayaran belum dilakukan karena masih menunggu audit dari BPKP.

“Belum ada pembayaran, meski fisiknya sudah selesai,” ujarnya.