Sempat Tersandung Kasus Sodomi, Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Malaysia

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada Kamis (24/11/2022). Penunjukan Anwar Ibrahim dikonfirmasi oleh Istana Negara Malaysia, menyusul ketidakpastian politik selama beberapa hari karena pemilu Malaysia Sabtu lalu gagal menghasilkan pemenang yang mayoritas.

Setelah Pemilu Malaysia ke-15 (GE15) Sabtu lalu tidak menghasilkan koalisi yang dapat memimpin mayoritas di Majelis Rendah dengan 222 kursi, PH dan Perikatan Nasional (PN) berebut untuk mengumpulkan dukungan dari Barisan Nasional (BN), Gabungan Parti Sarawak (GPS ) dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

PH memenangkan 81 kursi sementara PN menguasai 73 kursi, menempatkan keduanya pada posisi untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Sebuah koalisi perlu didukung oleh setidaknya 112 dari 222 anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

BN yang berada jauh di urutan ketiga hanya merebut 30 kursi. GPS meraih 23 kursi sementara GRS tampil dengan enam kursi.

Raja Malaysia Sultan Abdullah pada awal pekan meminta kepada pihak koalisi yang sudah memenuhi dukungan untuk membentuk pemerintahan segera menghadap istana, dengan calon perdana menterinya.

Namun permintaan itu kemudian diperpanjang 24 jam hingga Selasa, karena baik PH maupun PN menemui jalan buntu untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Raja kemudin memanggil Anwar Ibrahim Ketua PH dan Muhyiddin Yassin pemimpin PN pada Selasa sore untuk menyelesaikan kebuntuan. Pemimpin PH mengatakan kepada wartawan bahwa penguasa belum membuat keputusan.

Dalam jumpa pers terpisah, Muhyiddin mengatakan bahwa raja telah meminta PH dan PN untuk membentuk pemerintahan persatuan. Tapi PN menolak saran itu.

Pada Rabu pagi, perwakilan BN dan GPS, dipanggil untuk audiensi kerajaan.

Usai audiensi kerajaan, Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi seperti dikutip media lokal mengatakan bahwa raja telah menyarankan BN untuk menjadi bagian dari pemerintahan persatuan."Keputusan Tuanku adalah membentuk pemerintahan persatuan," katanya.

Rabu larut malam, BN mengumumkan akan bergabung dengan pemerintah persatuan tetapi tidak dipimpin oleh PN.

Sementara itu, GPS yang awalnya menjanjikan dukungan untuk PN, kemudian mengatakan, akan memperhatikan keinginan raja untuk menjadi bagian dari pemerintah persatuan.

Tak lama kemudian, GRS mengumumkan akan mematuhi keputusan raja untuk membentuk pemerintahan persatuan. Dukungan mengarah kuat ke PH yang memiliki kursi lebih banyak dari PN

Dewan tertinggi PN kemudian mengumumkan bahwa mereka setuju untuk mempertimbangkan usulan pembentukan pemerintahan persatuan.

"Rapat khusus dewan tertinggi PN pada hari Kamis telah membahas usulan pembentukan pemerintah persatuan di tingkat federal.

"Dengan demikian, pertemuan tersebut sepakat untuk mempertimbangkan usulan pembentukan pemerintah persatuan yang melibatkan diskusi dengan pihak-pihak yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Hamzah Zainudin dalam sebuah pernyataan.

Di kantor Anwar Ibrahim, anggota staf berkumpul untuk berdoa setelah dia mendapat persetujuan Raja Malaysia untuk menjadi perdana menteri berikutnya.