Bisa Picu Perpecahan, Gubernur Lemhanas: Tolak Politik Identitas di Pilpres 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) Andi Widjajanto menolak eskalasi penggunaan politik identitas dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, yang mana bisa memicu perpecahan.

Selain politik identitas, Andi menolak adanya penyebaran disinformasi yang didalamnya terdapat hoaks, ujaran kebencian (hate speech), dan fraud yang disengaja untuk memunculkan kegaduhan politik.

"Kalau itu bisa kita atasi dan beralih menjadi kampanye-kampanye yang substansial untuk demokrasi yang deliberatif, kita mencari ide-ide baru, terobosan apa yang bisa kita tawarkan kepada pemilih," tegas Andi kepada BTV di acara Beritasatu Spesial di Commodity Square Building Jakarta, Senin (8/5/2023).

"Misalnya apa yang bisa kita pikirkan untuk memperkuat demokrasi kita, melakukan transformasi hijau, dan seterusnya. Maka, kemungkinan kompetisi yang terjadi itu akan menjadi kompetisi yang berkualitas yang memperkuat demokrasi kita," pungkasnya.

Selain itu, Andi mengatakan, Pemilu 2024 akan berlangsung dalam situasi yang relatif tidak stabil. Hal ini dipengaruhi situasi politik dan ekonomi global. Berbeda dengan Pemilu 2014 dan 2019 yang saat itu kondisinya stabil, Pemilu 2024 dibayangi ketegangan geopolitik karena konflik Rusia dan Ukraina. Terlebih, resesi dunia juga masih mengintai yang berlanjut pada persoalan perbankan dan krisis utang di sejumlah negara.