Golkar Harap MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengharapkan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka. Hal ini mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sejak 14 Juni 2022 dan sekarang sudah makin maju menuju pemungutan suara 14 Februari 2024.

"Kami meminta kepada sembilan hakim konstitusi itu bersama dengan tujuh parpol yang lainnya ya, dari beberapa bulan yang lalu kami sudah menegaskan sikap kami bahwa sebaiknya Pemilu 2024 ini tetap menggunakan sistem yang eksisting," ujar Doli di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta, Minggu (28/5/2023).

Menurut Doli, hakim konstitusi saat ini juga harus konsisten dengan putusan MK tahun 2008 yang menegaskan sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka. Dia menilai perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, bakal menguras banyak energi, mulai dari penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu yang sudah mendaftar bacaleg-nya, dan masyarakat pemilih.

"Jika ditetapkan berbeda dari yang sekarang, atau yang selama ini sudah berlaku, ini akan menguras energi lagi. Ini kan artinya semua partai-partai yang mengusung bacaleg ini kan sudah berarti wasting gitu," tegas dia.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, jika MK memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, sebaiknya putusan tersebut dijalankan pada Pemilu 2024. Hal ini agar tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

"Nanti kalaupun ada perubahan sebaiknya dilaksanakan sebelum tahapan pemilu dilaksanakan, atau pemilu selesai," kata Doli.

Diketahui, MK telah menggelar sidang terakhir uji materiil sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada Selasa (23/5/2023). Majelis hakim konstitusi pun akan segera memutuskan gugatan tersebut.

"Ini adalah sidang terakhir," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang terbuka yang ditayangkan di YouTube MK.