PPP Ajak Demokrat dan PKS Gabung Koalisi Ganjar Usai Muncul Duet Anies-Cak Imin

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi atau biasa disapa Awiek mengatakan pihaknya segera mengajak Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung koalisi pendukung bacapres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.

Ajakan ini sebagai respons atas terbentuknya koalisi Nasdem-PKB yang sudah menyepakati mengusung Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024.

"Kami mengajak Demokrat dan PKS bergabung dengan partai pendukung Ganjar," ujar Awiek saat dihubungi wartawan, Kamis (31/8/2023).

Awiek mengakui ada rencana pertemuan antara Bappilu PPP dengan Bappilu Partai Demokrat dan PKS. Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan koalisi besar PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo ditambah Demokrat dan PKS.

"Jadwalnya belum, ada rencana untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan kita berkoalisi mengajak ke koalisi yang besar," tandas Awiek.

Lebih lanjut, Awiek mengatakan duet Anies-Cak Imin menguntungkan PPP karena membuka peluang Ketua Bappilu Nasional PPP Sandiaga Salahuddin Uno menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin besar.

"Dengan komposisi seperti itu, peluang Pak Sandiaga Uno di Pak Ganjar semakin terbuka," pungkas Awiek.

Diketahui, Partai Demokrat mengungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengambil keputusan sepihak dengan menduetkan bacapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Duet ini bahkan telah disetujui oleh Anies tanpa pemberitahuan kepada partai Demokrat dan PKS.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ujar Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya resminya, Kamis (31/8/2023).

Pihaknya, kata Teuku sudah mengonfirmasikan hal tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Dia mengaku Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu atau fait accompli.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," tandas Teuku.

Teuku menegaskan langkah duet Anies-Cak Imin merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS.

"Itu juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," pungkas Teuku.