ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Pemerintahan di Papua Butuh Pedoman dan Pengawasan Khusus

Selasa, 10 Juli 2018 | 22:19 WIB
AB
AB
Penulis: Anselmus Bata | Editor: AB
Simon Patrice Morin.
Simon Patrice Morin. (B1/Anselmus Bata)

Jakarta - Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua tahun 2018 menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada akuntabilitas keuangan dan pelayanan kepada rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pedoman dan pengawasan khusus oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Hal tersebut disampaikan mantan anggota DPR dari Papua, Simon Patrice Morin kepada Beritasatu.com, Senin (9/7) malam.

Dikatakan, salah satu persoalan yang membuat masyarakat Papua masih tertinggal dibanding penduduk provinsi lain adalah anggaran yang tersedia dalam APBD lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan para elite daerah daripada buat rakyat. Selain itu, minimnya akuntabilitas keuangan daerah menimbulkan berbagai gunjingan.

"Saya dengar orang mengatakan di Papua banyak korupsi, tetapi sampai saat ini tidak banyak penangkapan dilakukan KPK, seperti yang dilakukannya di daerah lain. Ada apa? Apa ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dengan kondisi Papua saat ini?" ujarnya.

ADVERTISEMENT

Oleh karena itu, Simon meminta kementerian dan lembaga di tingkat pusat memberi perhatian khusus pada pemanfaatan anggaran di daerah. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, hendaknya membuat pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel di Papua, sekaligus mengawasinya.

"Bila terjadi kesalahan atau penyelewengan, mungkin pada tahap awal diingatkan dahulu. Namun, apabila tetap dilanggar, ya harus ditangkap dan diproses hukum untuk memberi pelajaran," katanya.

Pada kesempatan itu, Simon juga menyatakan pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo telah memberi banyak perhatian terhadap Papua, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Perhatian pemerintah pusat itu hendaknya diikuti oleh kepala daerah di Papua dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Presiden Jokowi sangat memperhatikan Papua. Ini merupakan langkah positif yang harus ditiru kepala daerah untuk memajukan wilayah yang dipimpinnya agar warga Papua semakin sejahtera," katanya.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Perjalanan Sistem Pilkada di Indonesia dari Orde Baru hingga Masa Kini

Perjalanan Sistem Pilkada di Indonesia dari Orde Baru hingga Masa Kini

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon