Soal Penundaan Pemilu, PKS Minta Luhut Laksanakan Konstitusi yang Ada

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengkritik pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut MPR terbuka kemungkinan memproses aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu melalui amendemen konstitusi atau UUD 1945. Menurut Hidayat, lebih baik laksanakan konstitusi yang ada karena penundaan pemilu sangat berisiko.

"Laksanakan saja konstitusi yang ada. Karena penundaan pemilu tidak serta merta perpanjangan masa jabatan presiden, yang dibatasi oleh Pasal 7 UUD NRI 1945 maksimal 10 tahun. Maka seandainya pemilu diundur akan ada Plt Presiden, sebagaimana plt-plt dalam pilkada-pilkada yang diundur? Akan kacau NKRI kita," kata Hidayat dalam akun twitter pribadi @hnurwahid, sebagaimana dikutip, Sabtu (12/3/2022).

Baca Juga: Pakar Ragukan Big Data 110 Juta Netizen Versi Luhut soal Pemilu Ditunda

Hidayat juga menilai secara prosedural, wacana penundaan Pemilu 2024 bermasalah. Hal ini karena keputusan formal tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 sudah ditetapkan KPU berdasarkan kesepakatan dengan DPR, DPD dan pemerintah, yakni 14 Februari 2024.

"Keputusan formal sudah diambil dengan musyawarah mufakat antara KPU dengan DPR, DPD, pemerintah dan Bawaslu pada 24/1/2022, bahwa Pemilu akan diadakan pada 14/2/2024. Maka harusnya manuver itu untuk sukseskan Pemilu 2024, bukan untuk menundanya," ungkap Hidayat.

Baca Juga: Adian Kritik Keras Big Data Versi Luhut dan Cak Imin soal Pemilu Ditunda

Hidayat juga mempertanyakan sumber data yang disebutkan Luhut bahwa mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu. Padahal, kata Hidayat, sejak akhir Januari sampai awal Maret, lima lembaga survei nasional, yakni Indikator Politik, LSI, IPO, SMRC, LSI Denny JA mengungkapkan mayoritas pemilih termasuk yang puas dengan kinerja Jokowi, tidak setuju Pemilu 2024 ditunda.

"Dari hasil terakhir/terbaru survei LSI Denny JA, terkonfirmasi bahwa mayoritas mutlak pemilih PDIP, Gerindra dan Demokrat, tidak sebagaimana diklaim LBP sebagai dukung penundaan Pemilu. Mereka bersama mayoritas mutlak pemilih partai-partai yang di koalisi atau di luarnya, tidak mendukung pemilu ditunda," kata Hidayat.

Baca Juga: Demokrat Pertanyakan Survei Versi Luhut soal Penundaan Pemilu 2024

Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan soal wacana penundaan Pemilu 2024 saat berbicara di kanal YouTube Deddy Corbuzier sebagaimana dikutip Jumat (11/3/2022). Merujuk pada big data yang memuat percakapan 110 juta masyarakat di media sosial, Luhut mengatakan masyarakat setuju penundaan pemilu. Selain alasan ekonomi, kata Luhut, masyarakat juga tidak mau gaduh dan terbelah karena pemilu 2024.

Masyarakat juga menilai anggaran pemilu senilai Rp 110 triliun terlalu besar dan menjadi pemborosan di tengah kondisi ekonomi susah akibat pandemi Covid-19.

Selain pemilih Golkar dan PKB, kata Luhut, pemilih PDIP, Gerindra dan Demokrat juga setuju pemilu ditunda. Menurut dia, seharusnya parpol-parpol menangkap aspirasi masyarakat untuk menunda pemilu dan memprosesnya secara politik di MPR. Luhut menilai hal tersebut sah-sah saja dilakukan kalau suara masyarakat yang mendukung penundaan pemilu membesar.