Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, La Nyalla: Menteri Harus Taat

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, memberikan tanggapan terhadap instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. La Nyalla menyatakan, para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden tersebut.

"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata La Nyalla dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: ABJ Apresiasi Jokowi Melarang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Menurut La Nyalla, Presiden Jokowi telah memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode.

"Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," tegas La Nyalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, banyak permasalahan yang lebih penting yang kini dihadapi masyarakat. Masyarakat saat ini masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga sejumlah komoditas.

"Saat-saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan tiga periode," ungkapnya.

Menurut La Nyalla, para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat.

"Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik," kata La Nyalla.

Baca Juga: Puan Minta Menteri Patuhi Perintah Jokowi soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah tegas mengakhiri polemik di tengah masyarakat. Jokowi melarang jajaran menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan untuk membicarakan atau menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan (pemilu), urusan perpanjangan (jabatan presiden). Ndak," tegas Jokowi saat saat memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Menurut Jokowi, dibanding membicarakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, lebih baik para menteri dan pimpinan lembaga memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat terkait situasi dunia yang sedang sangat sulit.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit," kata Jokowi.