Dugaan Pelanggaran Administrasi, KPU Depok dan Anggota Legislatif Terpilih Dilaporkan ke Bawaslu

Depok, Beritasatu.com - Bawaslu menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu yang menyeret Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok dan salah satu anggota legislatif terpilih dari Partai Nasdem, Samsul Ma'arif. Sidang digelar di kantor Bawaslu di Beji Timur pada Minggu (1/8/2024).

Pelapor Achmad Sofyan Harahap menyebut, KPU tidak melakukan tindakan apa pun atas pelanggaran yang dilakukan Samsul Ma'arif. Padahal Partai Nasdem sudah mengeluarkan surat No 09 168/Laporan/Pem-DPD Nasdem/Kota Depok/V/2024.

"Ini terkait calon anggota DPRD Kota Depok Pemilu 2024 atas nama Samsul Ma'arif tentang laporan Sikadeka menyangkut laporan dana kampanye yang tidak lengkap, yang termasuk dalam kategori diskualifikasi," ujar Achmad.

Atas perihal tersebut, Samsul Ma'arif sebagai legislatif terpilih akan dibatalkan dan konsekuensi pidana berdasarkan Pasal 338 ayat (3) Undang-undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Partai politik peserta pemilu sesuai tingkatan yang tak menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ke kantor akuntan publik (KAP) hingga tenggat waktu, bakal dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

Sementara itu, Samsul Ma'arif yang merupakan terlapor menyebut ada upaya penjegalan terhadap dirinya. Pasalnya, asal muasal pelaporan diduga dari pergantian kepengurusan Partai Nasdem dan merupakan urusan internal partai.

"Urusan internal Partai Nasdem sebenarnya ini, cuma dibuka keluar. Upaya penjegalan tentu saja ada, dengan adanya pelaporan seperti ini. Akan tetapi kami juga sudah mempersiapkan hal-hal yamg terkaitan dengan apa-apa yamg dilaporkan," ujar Samsul.