Dilaporkan Langgar Netralitas, Pj Wali Kota Tangerang Nurdin Penuhi Panggilan Bawaslu

Tangerang, Beritasatu.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang terkait dugaan ketidaknetralan yang dilaporkan warga terhadap Nurdin bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang pada Pilkada 2024.

"Hari ini, saya hadir untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Bawaslu. Kehadiran ini merupakan bagian dari tanggung jawab saya sebagai pejabat negara dan bentuk penghormatan kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas menegakkan netralitas dalam pilkada," ujar Nurdin seusai memberikan keterangan di Kantor Bawaslu, Senin (30/9/2024).

Nurdin menegaskan kembali komitmennya untuk bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Ia juga meminta masyarakat untuk terus memantau kinerja pemerintah daerah agar tetap berjalan sesuai aturan.

"Sebagai pejabat kepala daerah, tugas saya sering melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan, dan terkadang ada pasangan calon yang hadir di acara yang sama. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang ketidaknetralan, harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Misalnya, apakah ada simbol-simbol tertentu yang disampaikan," jelasnya.

Nurdin juga menegaskan setiap keputusan yang diambil selama masa kepemimpinannya didasarkan pada kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang. Ia berkomitmen untuk terus mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, terutama jika ada indikasi ketidaknetralan dalam kegiatan pemerintahannya.

"Isu ketidaknetralan ini tidak berdasar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang selama ini saya pegang teguh. Saya berharap masyarakat dapat bijak dalam menyikapi isu yang beredar dan tetap fokus pada upaya membangun Tangerang yang lebih baik," tambah Nurdin.

Nurdin berharap Bawaslu dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Nurdin juga menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik.

"Netralitas adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Saya pastikan bahwa seluruh keputusan yang diambil adalah demi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik tertentu," pungkasnya.