Tarif Impor Trump, Ujian Stabilitas Ekonomi Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam dua pekan terakhir, saat masyarakat Indonesia masih dalam suasan libur panjang Lebaran 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan yang membuat gaduh seantero dunia. Trump memutuskan untuk memberlakukan pajak besar-besaran terhadap barang impor asing, termasuk yang berasal dari Indonesia.

Besaran tarif yang disebut sebagai tarif resiprokal ini pun beragam, tergantung seberapa “tidak adilnya” sebuah negara dalam berdagang dengan AS. Tarif impor yang ditetapkan mulai dari minimal 10% (Singapura, Kolombia) hingga 49% (Kamboja). Produk-produk Indonesia dikenakan bea impor 32%. Kebijakan ini akan membuat barang impor asal RI lebih mahal di pasar AS.

AS menuding Indonesia sudah menerapkan tarif 64% terhadap barang-barang buatan negeri Paman Sam. Hitungan tarif 64% tidak hanya meliputi bea masuk impor semata, juga hambatan nontarif lainnya, seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN). 

Selama ini, Pemerintah Indonesia mewajibkan produk-produk tertentu untuk menggunakan komponen lokal dalam produksinya sebelum bisa dipasarkan di Indonesia. Peraturan ini pula yang sempat menghambat raksasa teknologi AS Apple menjual iPhone 16 di Tanah Air.

AS juga menyatakan keberatan dengan kewajiban parkir devisa hasil ekspor dan proses impor RI yang begitu rumit. Bahkan, Trump sendiri mengatakan dirinya sudah berbaik hati karena hanya menerapkan setengah dari apa yang selama ini Indonesia kenakan.

Seusai Trump mengambil sumpah sebagai presiden AS pada Januari 2025, dunia was-was  akan kebijakannya yang bakal memorak-porandakan perekonomian dunia. Bahkan, sejak awal pemerintahan kedua Trump, ia telah meluncurkan serangan tarif terhadap China. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga pernah mewanti-wanti kalau Indonesia bisa menjadi incaran Trump selanjutnya, lantaran AS mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia pada 2024. 

Merujuk data Kementerian Perdagangan (Kemendag) dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), AS memang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Perdagangan RI-AS hampir menyentuh US$ 38,28 miliar sepanjang 2024. Ekspor Indonesia ke AS melampaui US$ 26,31 miliar, sedangkan impor barang-barang buatan Paman Sam ke Tanah Air mencapai sekitar US$11,97 miliar. Indonesia memperoleh surplus perdagangan US$ 14,34 miliar dengan AS pada 2024. Dilansir dari berbagai sumber, beberapa ekspor unggulan RI ke AS, seperti mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian, serta alas kaki.

Tarif resiprokal untuk berbagai negara ini seharusnya mulai diterapkan pada 9 April 2025 waktu setempat. Namun, Trump telah menunda pemberlakuannya selama 90 hari, meski bea masuk 10% tetap berlaku secara menyeluruh untuk produk yang masuk ke pasar AS.

Negosiasi Tanpa Dubes

Indonesia pernah dijuluki sebagai “Macan Asia” karena perannya yang disegani di kawasan pada era 1980-an. Kini, Indonesia memilih menempuh jalur negosiasi ketimbang retaliasi. Isu tarif impor Trump menjadi ujian bagi posisi tawar Indonesia, sekaligus untuk menunjukkan auman sang Macan Asia masih menakutkan dan tidak bisa ditekan begitu saja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia memilih untuk tidak mengambil langkah retaliasi, seperti yang dilakukan China dengan membalas menerapkan tarif 125% untuk produk AS. Sebaliknya, Indonesia akan mengedepankan pendekatan diplomatik dan negosiasi demi mencari solusi yang saling menguntungkan.

"Arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), Indonesia memilih jalur negosiasi, karena AS adalah mitra strategis," ujar Airlangga, Senin (7/4/2024).

Airlangga akan memimpin delegasi tingkat tinggi ke Washington untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintahan Trump. Kunjungan ini disebut akan berlangsung pada minggu ketiga April. Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menkeu Sri Mulyani akan ikut serta dalam perundingan. Presiden Prabowo Subianto pun mengaku sudah meminta waktu Trump agar bisa bertemu langsung.

Di tengah drama tarif, posisi duta besar (dubes) RI untuk AS yang sudah lama kosong menjadi sorotan publik. Posisi ini terakhir diisi oleh Rosan Roeslani, yang meninggalkan kursi dubes pada Juli 2023 dan kini menjabat menteri investasi dan hilirisasi pada Kabinet Merah Putih.

Sekadar mengingatkan, masa jabatan Rosan sebagai dubes RI untuk AS juga belum sampai 2 tahun. Umumnya, seorang dubes bertugas selama 4 tahun. Dua pendahulu Rosan juga tidak lama menjabat dubes AS. Mahendra Siregar hanya menjabat 10 bulan (Januari 2019 hingga Oktober 2019). Posisi dubes dibiarkan kosong selama setahun, sebelum Muhammad Lutfi mengambil alih kedutaan pada September 2020. Namun, Lutfi juga harus kembali ke Indonesia pada Desember 2020 lantaran ditunjuk sebagai menteri perdagangan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ekonom Indef, Andry Satrio Nugroho, menilai peran dubes suatu negara sangat penting, khususnya dalam negosiasi tarif impor Trump. “Tanpa perwakilan di AS, posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” ujar Andry.

Senada dengan Andry, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, juga menegaskan posisi dubes di AS seyogyanya diisi oleh seorang yang berpengalaman dalam lobi dagang. Pemerintah juga diharapkan bisa memanfaatkan jeda penundaan tarif impor Trump untuk menunjuk dubes tersebut.

"Pastikan ada dubes RI di Washington yang menguasai geopolitik, negosiasi bilateral dan paham arah kebijakan internal tim ekonomi Trump," kata Bhima.