Erupsi Lewotobi, KPU Jamin 13.000 Pemilih Terdampak Tetap Gunakan Hak Pilih

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mengupayakan agar 13.000 pemilih di 37 tempat pemungutan suara (TPS) terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan usai menggelar rapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bersama sejumlah staf Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah setempat. Rapat ini digelar di Kantor KPU, Jakarta pada Rabu (13/11/2024).

"Kami KPU dan Kemendagri dalam hal ini, Pak Wamen, Pak Bima Arya dan tim tadi berkoordinasi terkait dengan dampak dari Lewotobi di Flores Timur, NTT, yang sebagaimana kita tahu ada sekitar 37 TPS terdampak, 29 di antaranya sudah pasti pemilih yang terdampak itu sekitar 13.000 pemilih," ungkap Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.

Afif mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pemda setempat menyiapkan skenario terbaik untuk memfasilitasi pelaksanaan Pilkada 2024 bagi pemilih terdampak bencana.

"Jadi H-7 data terakhir akan kami konsultasikan untuk kemudian kami pikirkan skenarionya. Kami belum bisa sampaikan sekarang seperti apa. Ini adalah bagian awal dari setelah kami koordinasi dengan Kemendagri. Pada intinya kami menyiapkan langkah-langkah extraordinary untuk melayani pemilih menggunakan hak pilih ini pada 27 November," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya menambahkan, pihaknya akan memastikan belasan ribu pemilih terdampak tetap akan menggunakan hak pilihnya.

"Rapat koordinasi sore ini adalah ini untuk memastikan bahwa semua saudara-saudara kita yang mengungsi itu semaksimal mungkin bisa menggunakan hak pilihnya," katanya.

Saat ini, KPU, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih melakukan pemantauan mulai dari menunggu perkembangan situasi di lokasi bencana, pendataan pemilih, pemetaan jumlah pengungsi, jumlah TPS, hingga kesiapan logistik dan penyelenggara seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Kemudian kita juga lakukan koordinasi terkait dengan antisipasi yang harus dilakukan apabila memang ada persoalan yang sekiranya bisa melanggar atau tidak sesuai dengan aturan-aturan. Jadi ketika mencoblos, ketika terjadi pergeseran TPS seperti apa, ini kami koordinasikan tadi bersama teman-teman Bawaslu dengan mendengar laporan dari provinsi dan kabupaten," jelasnya.

Bima Arya menuturkan, dirinya juga telah meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan para pemilih terdampak yang hilang atau rusak.

"Jadi kita pastikan Dukcapil setempat melayani, menjemput bola, menyediakan apa yang dibutuhkan untuk selanjutnya dikoordinasikan, disampaikan data-data itu kepada teman-teman KPU dan di TPS nantinya. Jadi cukup dengan menggunakan biodata saja," katanya.