Siapkan Rp10,541 T, PIP Bidik Investasi Ramah Lingkungan dan Panas Bumi

Bogor – Pusat Investasi Pemerintah (PIP) membidik investasi pada proyek pembangkit listrik ramah lingkungan dan panas bumi (geothermal) untuk mengembangkan kinerja penyaluran investasinya pada tahun ini.

Namun upaya esktensifikasi investasi pada dua sektor tersebut memiliki sejumlah hambatan baik dalam hal pengalaman maupun regulasi, sehingga diperlukan kerjasama dengan mitra atau lembaga lain yang berpengalaman.

Kepala PIP Soritaon Siregar menjelaskan pada tahun ini pihaknya telah menyiapkan dana hingga Rp10,541 triliun untuk diinvestasikan pada enam bidang proyek.

Keenam bidang tersebut:
1. Proyek ramah lingkungan sebesar Rp211,6 miliar. 2. Kerjasama Pemerintah Swasta (PPP) sebesar Rp100 miliar.
3. Pengambilalihan PT Indonesia Aluminium (Inalum) Rp7 triliun.
4. Fasilitas Dana Gheothermal (FDG) Rp2,43 triliun.
5. Pinjaman ke Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 450 miliar.
6. Pinjaman ke BUMN sebesar Rp 350 miliar.

"Dana pengambilalihan Inalum harus melalui persetujuan DPR. Untuk pembiayaan mini hydro kita menggandeng PLN dalam MoU pembiayaan proyek energi terbarukan. Sedangkan FDG merupakan pelaksanaan tugas dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 286/KMK.011/2011 untuk membiayai kegiatan eksplorasi panas bumi dalam rangka mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)," jelas Soritaon di Sentul, Bogor, Jawa Barat, akhir pekan ini.

Lebih lanjut Soritaon menjelaskan karena inisiatif strategi investasi di mini hydro merupakan sektor yang baru Badan Layanan Umum (BLU) itu juga menemui calon mitra juga masalah teknis baru sehingga proses penyiapannya juga memutuhkan waktu yang lama.

Lamanya proses ini dinilai berpengaruh pada lamanya proses permohonan pinjaman karena PIP hanya memiliki data dan informasi melalui proposal yang masuk.

Guna mengatasi hambatan itu, lanjutnya, PIP telah menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang berpengalaman dalam pembiayaan mini hydro, menyusun skema pinjaman yang disesuaikan dengan lamanya proses penyiapan proyek dan menyusun manual pinjaman proyek tersebut dengan konsultan.

"Konsultannya sementara dari asing untuk menjaga independensi dan kapabilitasnya. Kita juga tengah mengembangkan kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) dalam pembiayaan proyek dengan menugaskan belajar ke berbagai negara," ujarnya.

Sedangkan untuk pembiayaan geothermal, PIP dinilai bukan membiayai dari sisi investasinya tetapi untuk eksplorasi mencari sumur-sumur baru.

Hal ini lantaran banyak perusahaan pertambangan yang enggan melakukan pembiayaan eksplorasi sumur baru dengan alasan memiliki resiko yang cukup tinggi.

Untuk FDG, dia memproyeksikan bisa membiayai 9 wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi dengan nilai komitmen sebesar Rp 2,43 triliun dan total penyaluran mencapai Rp 810 miliar ke lima proposal pemerintah daerah dan empat proposal pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

"Sampai Desember 2012 di dalam rekening PIP telah terdapat dana geothermal sebesar Rp 2 triliun dan pada tahun 2013 mendapatkan alokasi dana tambahan sebesar Rp 1,1 triliun," katanya.

Menurutnya pembagian dana pinjaman tunai kepada pemegang IUP dan WKP dalam bentuk rupiah maksimal US$30 juta dengan tingkat suku bunga pinjaman sama dengan BI rate.
Namun eksplorasi ladang minyak dinilai rentan dengan kerugian karena memiliki resistensi yang sangat tinggi.

"Tapi kami tetap meminta kepada pelaku eksplorasi jika tidak berhasil menemukan ladang minyak tetap harus membayar hutangnya. Meskipun kita sudah BLU investasi kita jaga jangan sampai merugi, tapi jika merugi bukan berarti kami salah sebab yang kami beri investasi sudah melalui SOP yang ketat," bebernya.