PLN Sebut Masyarakat Harus Memiliki Hak atas Energi Listrik

Jakarta, Beritasatu.com - Pemanfaatan energi harus didasarkan pada prinsip keadilan, bukan komunal, sehingga semua orang harus memiliki akses dan hak atas energi. Inilah mengapa dibutuhkan banyak pembangkit listrik di tanah air untuk mencukupi kebutuhan energi lebih dari 200 jiwa masyarakat Indonesia.

"Jika di satu daerah ada potensi energi, sementara di daerah lain tidak memiliki, maka daerah tersebut juga tetap harus dapat menikmati listrik. Disinilah PLN hadir untuk mengelola penyaluran listrik," ujar Weddy B Sudirman (Vice President untuk Konstruksi Sumatera Kalimantan dan Sulawesi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam kesempatan diskusi publik mengenai ekosistem Batang Toru di Jakarta.

Dalam diskusi yang dihadiri sejumlah lembaga swadaya masyarakat, ahli ekologi DPR itu Weddy menjelaskan alasan PLTA Batang Toru dibangun. Pasalnya Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya energi yang cukup besar, terutama air.

Dijelaskan lebih lanjut, banyak pihak yang menilai Sumatera Utara telah mengalami surplus energi sehingga pembangunan PLTA Batang Toru tidak diperlukan dan dipertanyakan untuk siapa surplus daya listrik tersebut.

"Masyarakat perlu memahami soal surplus energi daya listrik, karena seringkali menjadi misleading. Indonesia negara kepulauan sehingga kalau misalnya disebutkan kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia, sebesar 50.000 MW sementara kebutuhan 40.000 MW, maka kelihatannya surplus 10.000. Padahal Indonesia negara kepulauan dan saat ini sistem kelistrikan Jawa Sumatera belum menyambung," ujarnya.

Terkait adanya dugaan dan tudingan PLTA Batang Toru yang sengaja dibuat untuk melayani industri bukannya untuk masyarakat, dengan tegas Weddy membantah.

"Saat ini 75 juta pelanggan PLN adalah rumah tangga. Jumlah itu mencakup 90 persen pelanggan perusahaan listrik negara dengan industri sangat kecil, sehingga listrik yang dihasilkan Batang Toru hadir untuk masyarakat bukan untuk industri," tegasnya.