DPR Minta Alokasi APBN Lebih Merata

JAKARTA - DPR meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengapresiasi usulan program penting di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) jika berniat melakukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kinerja K/L terkait.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan saat ini banyak program penting K/L yang sulit dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Dia mencontohkan program pengawas tingkat kecamatan dan desa Bawaslu yang terhambat pendanaan dan juga pengadaan CPNS oleh KemenPAN dan RB dengan hambatan serupa.

"Kalau ada revisi APBN, mohon sejumlah usulan program mendapat proporsi perhitungan menjadi lebih sungguh-sungguh. Jangan terlalu banyak di sektor dengan anggaran yang terlalu dominan," ujar Agun di Ruang Komisi II DPR, Selasa (26/3).

Dia juga mengharapkan pemerintah bisa lebih menerapkan asas pemerataan dengan memperbanyak alokasi dana untuk program-program K/L di daerah. Dengan demikian pembangunan fisik dan masyarakat daerah diyakini akan lebih meningkat.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Anggaran Herry Purnomo berpendapat pihaknya sudah terbiasa dengan adanya keluhan terhadap proses penganggaran yang ada. Hal ini dinilai menjadi konsekuensi dalam menjalankan program yang sudah ditetapkan pemerintah.

Dia juga menyatakan pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri alokasi anggaran masing-masing program karena harus bekerjasama dengan lembaga terkait, yakni Bappenas. Di samping itu, Herry menyatakan proses pengganggaran K/L
berpatokan pada postur yang ada dalam perhitungan APBN.

"Ada postur yang membatasi alokasi untuk masing-masing K/L. Dirjen anggaran tak bisa memutuskan sendiri karena ada RKP dan prioritas. Banggar juga ada porsinya nanti juga di komisi-komisi. Jadi prosesnya yang harus dilalui bersama banyak," jelas dia.

Herry mengakui bahwa K/L memiliki hak mengusulkan anggaran yang akan dipergunakannya untuk menjalankan program. Namun usulan itu dinilai harus sesuai dengan koridor rencana kerja pemerintah dan prioritas di dalam sidang kabinet.

"Ini akan jadi catatan dalam pengalokasian anggaran 2014. Ini juga bisa jadi catatan dan masukan untuk bisa memperoleh tambahan di 2013. Kalau bisa direalokasi dalam K/L akan kami dorong. Kalau ada akomodasi APBN-P juga bisa kami buka," katanya.