Ekonom: Distribusi Pangan Diduga Dikuasai Kartel

Jakarta - Ekonom Latif Adam menduga ada permainan kartel atau mafia dalam distribusi pangan sehingga menyebabkan pasokan pangan dalam negeri terganggu.

Dampak lebih lanjut, target swasembada pangan 2014 sulit terealisasi.

"Menurut data yang ada, produksi beras petani dalam negeri mengalami surplus, seharusnya bisa memperkuat ketahanan pangan kita," kata Latif Adam dihubungi di Jakarta, Sabtu (6/4).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menduga, permainan kartel juga terjadi terhadap pasokan produk impor. Tepung terigu, misalnya, saat ini pasokannya dikuasai oleh satu pihak tertentu.

Selain itu, pasokan kedelai dalam negeri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan juga membuat impor kedelai dimainkan kartel. Akibatnya, Indonesia tergantung pada kedelai impor.

"Indonesia dianggap tidak potensial menanam kedelai. Padahal bila melihat kebutuhan dalam negeri, sebenarnya sangat potensial. Begitu pula dengan potensi komoditas lainnya," tuturnya.

Latif menduga permasalahan mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan adalah pada jalur distribusi. Menurut dia, jalur distribusi produk pangan terlalu panjang sehingga memungkinkan berbagai penyimpangan.

"Dari petani sebagai produsen, pasokan melalui berbagai pihak dulu sebelum sampai ke konsumen. Para pemain di jalur distribusi ini yang lebih berkuasa memainkan harga dan stok daripada petani," tuturnya.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk menata jalur distribusi pasokan pangan. Harus ada aturan hukum yang tegas untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang memainkan harga.

Di sisi lain, Latif mengatakan pemerintah harus membuat kebijakan yang propetani dan memberikan insentif kepada petani yang telah membudidayakan tanaman pangan.

"Yang terjadi sekarang, petani justru merasa mendapat disinsentif karena mereka tidak merasa mendapat keuntungan ketika harga pangan naik tajam. Akibatnya, mereka jadi tidak serius membudidayakan tanaman pangan mereka," ujarnya.