Bappenas: Tiga Isu Strategis dalam RKP 2014

Jakarta – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan ada tiga isu strategis yang akan dibahas pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.

Pertama, mengejar target pembangunan yang belum tercapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Kedua, menjalankan direktif presiden dan ketiga, memasukan beberapa isu terkini ke dalam RKP.

Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan target pembangunan RPJMN 2010-2014 yang belum tercapai adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik serta memperbaiki tata kelola dan reformasi di lingkungan pemerintahan yang masih rumit.

Menurut Armida, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 7 persen dinilai cukup tinggi sehingga membuat pemerintah merevisi target perekonomian menjadi 6,3-6,8 persen pada tahun 2014.

Armida menjelaskan, target inflasi yang ditetapkan pemerintah pada 2014 adalah 4,5 persen year on year, kemiskinan paling tinggi 10 persen serta angka pengangguran turun menjadi 5-6 persen.

"Target pertumbuhan ekonomi kita revisi menjadi 6,3-6,8 persen tahun depan karena kondisi perekonomian global masih belum benar benar pulih," ujar dia dalam acara " Rapat Koordinasi RKP 2014" di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (8/4).

Armida mengatakan, dalam RKP 2014 pemerintah juga memasukan direktif presiden yakni pemantapan perekonomian domestik yang berkeadilan dengan cara meningkatkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI), surplus beras 10 juta ton 2014, dan percepatan pembangunan propinsi Papua dan Papua Barat.

Dia mengatakan, direktif presiden yang juga akan dijadikan topik utama dalam RKP adalah peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih dan pembangunan shelter bencana.

"Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik dengan mencegah ancaman dan gangguan dalam negeri juga merupakan direktif presiden yang akan dibahas dalam RKP," ujar dia

Armida menambahkan, beberapa isu terkini yang juga menjadi bahasan dalam RKP 2014 adalah penanganan banjir, pemenuhan amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), mengatasi permasalahan perburuhan dalam negeri, menjaga stabilitas politik menjelang Pemilu 2014 serta mencegah kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.

Dia mengatakan, untuk mewujudkan target dalam RPJMN 2010-2014, rancangan pagu indikatif yang dipersiapkan Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp 561 triliun. Menurut dia pagu anggaran tahun 2014 ini meningkat jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2013 sebesar Rp 541 triliun.

"Saya dan Menteri Keuangan sudah menyiapkan pagu indikatif, yang jelas untuk tahun depan pagu indikatifnya lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2013," tambah dia