Asosiasi Dana Pensiun Gelar Munas dan Ganti Pengurus

Nusadua, Bali - Asosiasi Dana Pensiun Indonesia menggelar Musyawarah Nasional dengan sejumlah agenda penting termasuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan pemilihan pengurus baru periode 2013 - 2017.

Salah satu isu penting yang juga mendapat perhatian Para peserta Munas yang digelar tanggal 11 -12 Juni di Hotel Ayodia, Nusadua, Bali, berkaitan dengan eksistensi dana pensiun dalam konteks pembentukan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Umum ADPI, Djoni Rolindrawan mengatakan, Munas diawali dengan seminar sehari bertema
"Sustainability Kelembagaan Sebagai Dasar Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan Dana Pensiun". Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, membuka seminar sebagai keynote spkeaker, disusul pembicara lain seperti Dewan Komisioner IKNB, Firdaus Jaelani, ekonom, Faisal Basri dan pimpinan MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Berkembangnya industri pasar modal dengan aneka ragam instrumen investasi baru, pada satu sisi merupakan peluang, tetapi juga menjadi tantangan bagi Dana Pensiun untuk selalu cermat berinvestasi dengan dukungan informasi yang memadai. Seminar dengan sejumlah pembicara dari industri keuangan, menurut Djoni, diharapkan bisa memberikan sumbangan informasi yang memadai.

Beberapa isu yang ikut dibicarakan, selain respons atas pembentukan BPJS Ketenagakerjaan juga tentang rencana pembentukan Dana Pensiun Syariah, implementasi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), tuntutan amandemen UU Dana Pensiun, sampai peningkatan kualitas SDM pengelola dana pensiun. Semua ini merupakan kondisi faktual yang tengah dihadapi industri Dana Pensiun saat ini.

Isu yang paling mendapat perhatian peserta, menurut Djoni, berkaitan dengan rencana pemerintah membentuk BPJS Ketenagakerjaan dalam kaitan pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Warga dana pensiun perlu memberikan sikap dan posisi berkaitan dengan rencana ini. Sebab, kehadiran BPJS ini bersingungan langsung dengan kelangsungan hidup Dana Pensiun, untuk seluruh kategori program pensiun, baik PPMP, PPIP, maupun DPLK," ujar Djoni.

Belum lama ini, sebuah seminar yang digelar Beritasatu.com menyuarakan pentingnya harmonisasi antara RPP penyelenggaraan jaminan pensiun dengan UU Dana Pensiun. Namun isu tentang tema ini masih bergulir dan perlu kebulatan sikap warga Dana Pensiun.

"Itu sebabnya tema ini jadi salah satu tema penting yang kita bicarakan di Munas," lanjut Djoni Rolindrawan.

Hari kedua, Selasa (11/6) yang merupakan puncak acara Munas, akan diawali dengan pembahasan perubahan AD/ART, disusul penyusunan program kerja yang menjadi acuan organisasi selama 2013 – 2017.

"Agenda ketiga tentang pemilihan pengurus baru. Setelah itu akan dibahas sejumlah isu penting industri," tutur Djoni Rolindrawan.

Djoni menambahkan, ia secara khusus akan memberi perhatian pada tema tentang rencana pembentukan BPJS Ketenagakerjaan, yang juga kini menjadi atensi pengurus dana pensiun. Isu ini diangkat seiring dengan harapan pelaku industri dana pensiun tentang perlunya keselarasan antara kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dengan keberlanjutan program DPPK.

"Kebetulan dalam Munas hadir wakil dari DJSN, juga OJK dan Kementerian Tenaga Kerja," terang Djoni Rolindrawan.

Kehadiran DPPK yang sudah sekian lama, tak bisa dipungkiri telah memberi banyak manfaat bagi cukup banyak masyarakat Indonesia. Pengalaman dan perannya membuat DPPK sejauh ini telah berperan penting dalam industri keuangan nasional. Karena itu, keberlanjutan DPPK menyangkut nasib sekian banyak warga Indonesia yang bertekad melewati masa pensiun dengan hidup cukup layak. Itu sebabnya, DPPK layak berdampingan bersama BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk pemerintah.

"Pada dasarnya BPJS seharusnya lahir lebih dahulu dari Dana Pensiun, dan Dana Pensiun merupakan tambahan manfaat yang diperoleh dari keikutsertaan dalam SJSN," tukas Eddy Praptono.

Tentang pengurus baru periode 2013 - 2017, sejumlah nama dari Dana Pensiun besar disebut-sebut akan terpilih menggantikan posisi Djoni Rolindrawan. Di antaranya dirut Dana Pensiun Telkom, Rohiman Sukarno, dirut Dapen Bank Mandiri, Gatut Subadio, dirut Dapen Antara, Inderahadi dan ketua sekarang Djoni. Namun Djoni yang dikonfirmasi mengaku tak ingin mendahului Munas.