OJK Berjanji Dorong Harmonisasi DPPK-BPJS

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan akan berupaya mendorong agar program SJSN melalui BPJS Ketenegakerjaan bisa berjalan harmonis dengan program DPPK yang sudah berjalan. Untuk itu, OJK sudah menyurati Menko Kesra agar program DPPK tidak berbenturan dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang sedang dirumuskan.

Demikian penegasan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad, saat memberi sambutan pada Munas ADPI, di Ayodia Resort Hotel, Nusa Dua, Bali (11/6). Bagaimanapun kita tidak bisa mengabaikan industri yang asetnya sudah Rp 150-an triliun," ujar Muliaman Hadad.

Dikonfirmasi usai memberi sambutan, Muliaman menambahkan, kegalauan industri yang disuarakan hari ini akan dibawa untuk didalami lebih lanjut. Industri dana pensiun, menurut Muliaman, bisa punya link ke SJSN. Pilihannya bisa merupakan top up atas program dasar yang diberikan oleh SJSN atau dikecualikan. "Maksudnya program DPPK ini menjadi program layanan tambahan untuk program SJSN nanti," ujar Muliaman Hadad.

Antara program DPPK dengan BPJS, menurut Muliaman punya spesifikasi, sehingga kemungkinan sinergi selalu terbuka. Untuk itu, Muliaman berjanji, OJK akan terus memantau input positif yang berkembang. Termasuk mendengarkan masukan dari ADPI.

Kalangan pemberi kerja, sejauh ini kabarnya sudah ikut menuarakan aspirasi pada OJK. "Kita juga sudah dengar suara pemberi kerja. Makanya diskusi ini berkembang jadi panjang," tutur Muliaman.

Suara dari berbagai stakeholder ini akan dirumuskan. Selanjutnya akan menjadi pertimbangan Kepartemen teknis untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah. "Kita di OJK tetap punya komitmen agar DPPK ini tetap berkembang," tutup Muliaman.