Dirut Dana Pensiun Bank Mandiri Pimpin ADPI

Nusa Dua, Bali - Dirut Dana Pensiun Bank Mandiri, Gatut Subadio didaulat para anggota Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menjadi ketua umum ADPI periode 2013-2017. Gatut berhasil unggul atas Djoni Rolindrawan, ketua umum periode 2009-2013 yang kembali mencalonkan diri.

Demikian hasil musyawarah nasional (munas) ADPI yang digelar di Ayodia Resort Hotel, Nusa Dua, Bali, Selasa (11/6). Sesuai ketentuan organisasi, kandidat yang menempati posisi kedua akan otomatis menjadi wakil ketua umum. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi dari Djoni Rolindrawan tentang kesediaannya menempati posisi tersebut.

Pemilihan tersebut merupakan puncak acara munas yang diawali seminar pada Senin (10/6) dan pembahasan perubahan AD/ART yang berlangsung sejak Selasa pagi hingga siang.

Pada pembahasan isu penting industri, para anggota ADPI bertekad terus meningkatkan kualitas internal dana pensiun, sejalan dengan program yang telah ditetapkan Asosiasi maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai organisasi, ADPI diakui telah ikut berperan penting dalam perjalanan jatuh bangun maupun kemajuan yang telah dicapai para anggotanya. Sebagai organisasi, ADPI telah terlibat aktif sebagai fasilitator maupun mitra untuk kemajuan yang telah dicapai industri dana pensiun.

Demikian rangkuman pandangan tiga mantan Ketua Umum ADPI, Satino dan Eddy Praptono, serta Djoni Rolindrawan. Ketiganya memberikan catatan menarik tentang perjalanan kemajuan ADPI dan para anggotanya sejauh ini.

"Lebih dari seperempat abad berdirinya ADPI, telah banyak perkembangan dan kemajuan yg dilakukan ADPI sebagai organisasi, antara lain bersatunya Dana Pensiun Pemberi Kerja di seluruh Indonesia dalam satu wadah ADPI," terang Eddy Praptono yang mantan Direktur Utama Dapen Telkom ini.

Sama seperti Eddy Praptono, Satino menandaskan, ADPI telah berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dana Pensiun. Upaya meningkatkan kompetensi pengurus dan karyawan itu dilakukan melalui sejumlah program seperti pelatihan, seminar, workshop, sampai fit and proper test yang difasilitasi oleh ADPI.

Tingkat kesadaran pengurus dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan juga makin tinggi karena kondisi saat ini menuntut pemahaman yang memadai.

"Saat ini, seiring dengan ketersediaan produk investasi yang makin kompleks, menuntut para pengelola Dana Pensiun makin mendalami dan membekali diri dengan pemahaman yang memadai. Asosiasi memfasilitasi kebutuhan itu," tutur Satino.

Peningkatan pengetahuan Pengurus, kata Satino, berkaitan dengan pengetahuan dasar pengelolaan Dana Pensiun, mulai dari pengelolaan kepesertaan sampai pengetahuan tentang investasi. Untuk lulus pengetahuan dasar saja harus melewati proses srtifikasi. Setiap pengurus dituntut memenuhi dua persyaratan, yaitu pengetahuan dasar dan pengetahuan khusus ini.

"Ke depan, Dewan Pengawas seyogyanya juga harus punya sertifikasi pengetahuan dasar Dana Pensiun, seperti yang disyaratkan pengurus saat ini," harap Satino.

Seiring berjalannya waktu, kata Eddy Praptono, industri Dana Pensiun pun telah mampu merumuskan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (Good Pension Fund Governance). Ini merupakan "buku pintar" tentang risk management dalam pengelolaan dana pensiun. "Paling tidak industri Dana Pensiun sudah punya pedoman pengendalian risiko. Tinggal bagaimana teman-teman pengurus mengimplementasikan itu," timpal Satino.

Untuk memfasilitasi kepentingan para anggota, ADPI pun memliki Bidang Hukum dan belakangan dibentuk Badan Mediasi Dana Pensiun. "Badan Mediasi ini kita bentuk belum lama, tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan anggota, misalnya ada dispute dengan pihak ketiga, atau juga membantu menyelesaikan perselisihan antara DPPK dengan para anggota, kalau ada," tutur Djoni Rolindrawan.

Lebih dari itu, para Pengurus didorong untuk bekerja mengelola sisi investasi, sambil tetap komit pada masalah kepesertaan. "Sejauh ini ADPI selalu mendorong anggotanya untuk selalu dapat mensejahterahkan Pesertanya terutama dalam peningkatan Manfaat Pensiunnya," lanjut Eddy Praptono.

Meski telah mencatat banyak kemajuan penting, baik Eddy Praptono, Satino, maupun Djoni Rolindrawan sepakat bahwa masih banyak kepentingan organisasi maupun peserta yang perlu terus diperjuangkan. Selain masalah pentingnya keselarasan antara program BPJS dan DPPK, amandemen UU Dana Pensiun perlu didorong untuk segera dituntaskan. Dua isu ini boleh dibilang punya kaitan dalam konteks eksistensi Dapen ke depan.

Pada dasarnya, menurut Satino, pertimbangan satu, UU dibuat atau direvisi berdasarkan kebutuhan riil yang berkembang. Setelah sekitar 21 tahun berlalu, UU Dana Pensiun yang ada saat ini perlu ditinjau jika memang kondisi menuntut untuk penyesuaian. "Jika amandemen memang diperlukan, poin yang mungkin perlu diperhatikan ke depan menyangkut perluasan cakupan pengelolaan Dana Pensiun," tutur Satino yang juga mantan direktur utama Dapen Jasa Marga ini.

Satino juga mendukung gagasan uang pesangon pekerja untuk dikelola oleh Dana pensiun. Tentu saja realisasinya harus dijabarkan dalam aturan yang baku dan fasilitas lain yang terkait dengan pensiunan.

Isu strategis lain yang juga pantas menjadi perhatian adalah soal rencana penerapan Dana Pensiun Syariah. Djoni Rolindrawan mengatakan, setelah melalui proses pembahasan panjang, industri kini tinggal menunggu fatwa dari Dewan Syarian Nasional (DSN). Berdasarkan studi oleh DSN, menurut Djoni, pengelolaan Dapen sejauh ini dinilai memenuhi prinsip syariah.

Jika memang Dapen Syariah hendak diterapkan, menurut Satino, instrumen yang tersedia saat ini sudah cukup memadai. Sejauh ini sudah ada saham syariah, reksa dana syariah, obligasi korporasi syariah, selain tentu saja produk perbankan yang cukup beragam. "Yang perlu diperbanyak mungkin sukuk syariah yang diterbitkan pemerintah, sehingga pilihan investasinya makin lengkap," terang Satino.

Ke depan, ADPI sebagai organisasi, menurut Eddy Praptono, perlu terus menjaga komunikasi dengan pihak terkait seperti Ditjen Pajak, Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Otoritas Jasa Keuangan. Djoni Rolindrawan pun berharap, ADPI terus berkembang menjadi organisasi profesi yang mumpuni, yang dipimpin oleh figur-figur kredibel. Sehingga ADPI bisa menjadi mitra pemerintah dan otoritas, dan seiring dengan itu, para anggota ADPI kian berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para peserta