Laporan Keuangan Kementerian PU Raih WTP

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan laporan keuangan tahun 2012 Kementerian Pekerjaan Umum (Kem PU) wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, predikat tersebut masih perlu ditingkatkan karena ada tambahan catatan berupa dengan paragraf penjelasan (DPP).

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan, laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2006-2008 selalu disclaimer. Namun, sejak 2009-2012 diupayakan laporan keuangan terus meningkat.

"Alhamdulillah tahun lalu, kami mendapatkan WTP dari BPK, meski dengan DPP," ujar dia di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut dia, belum diraihnya predikat WTP sejak tahun 2008 tersebut dikarenakan ada aset PU yang dipinjam dan belum jelas peruntukannya. Selain itu, dari aspek pelaporan keuangan masih perlu diperbaiki.

Meskipun begitu, Djoko mengatakan untuk laporan keuangan tahun ini akan diupayakan dapat meraih WTP tanpa ada catatan.

Sementara itu, anggota BPK Ali Masykur Musa menambahkan, terdapat dua tolok ukur dalam penentuan laporan keuangan Kementerian PU yang menjadi paragraf penjelasan.

Pertama, terdapat aset PU seperti jalan nasional atau jalan daendels dari Anyer-Pemanukan yang belum jelas. Padahal, jalan itu merupakan jalan negara, sehingga memengaruhi perhitungan laporan.

"Dari aset PU yang dimiliki pada tahun lalu sebesar Rp 500 triliun dan itu nilainya naik menjadi Rp 700 triliun. Ini berarti PU memberikan sumbangsih kepada negara," terang Ali.

Tolok ukur kedua, sambung dia, berupa planning material, yaitu aset PU yang tidak terhitung minimal satu persen dari total anggaran. Dengan demikian, ada toleransi yakni Rp 673 miliar.

"PU hanya Rp 23 miliar dari kelebihan pembayaran dan aset yang dipakai juga kecil jumlahnya, ini jauh dari batas WTP," kata Ali.