Hatta Minta Pengawasan Bantuan Sosial di Tujuh Provinsi Diperketat

Selasa, 2 Juli 2013 | 18:39 WIB

Penulis: Ridho Syukro | Editor: FER

URL berhasil di salin.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa tiba di Gedung KPK Jakarta, Kamis (13/6). Hatta mendatangi KPK untuk melakukan rapat koordinasi kebijakan alokasi gas dan revitalisasi industri pupuk yang dihadiri Wamen ESDM, Kepala SKK Migas serta perusahaan pupuk dan gas. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah pusat akan terus memperkuat pengawasan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya dalam pengawasan bantuan sosial kepada rakyat miskin.

Hatta menuturkan pengawasan ini dilakukan terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan pada Maret 2013 angka kemiskinan di tujuh provinsi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan data BPS September 2012 meskipun angka kemiskinan secara nasional mengalami penurunan.

Hatta menilai pasti ada faktor penyebab mengapa angka kemiskinan di tujuh propinsi tersebut naik. Ia menuturkan, kemungkinan faktornya adalah pengawasan bantuan sosial yang masih kurang, sehingga bantuan tersebut tidak tersalurkan dengan baik atau ada penyelewengan bantuan sosial yang terjadi di lapangan.

"Pasti ada yang tidak beres dalam penyaluran bantuan sosial seperti raskin atau Program Keluarga Harapan (PKH), maka kami akan perkuat koordinasi dengan pemda setempat untuk mencari tahu kebenarannya," ujar dia saat ditemui dalam acara "Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 21" di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/7)

Hatta menjelaskan tidak hanya memperkuat pengawasan bantuan sosial dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga akan menyelidiki penyebab kemiskinan di tujuh provinsi tersebut. Ia memperkirakan penyebabnya adalah meningkatnya jumlah angka pengangguran.

"Lapangan kerja mungkin agak sulit sehingga angka pengangguran bertambah, solusinya ciptakan lapangan kerja di daerah," ungkap dia.