Kadin: Awasi Implementasi Paket Kebijakan Pemerintah

Jakarta - Sebagian besar pengusaha meminta agar paket stimulus kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa terealisasi dengan baik sehingga perekonomian Indonesia bisa tetap stabil di tengah kondisi pelemahan rupiah.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang juga Managing Director Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani menilai paket stimulus kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup baik untuk merespon kondisi pelemahan rupiah yang terjadi saat ini.

Menurut dia yang paling penting adalah bagaimana implementasi paket kebijakan tersebut di lapangan apakah sudah terealisasi dengan baik atau tidak. Maka dari itu sebagai seorang pengusaha ia meminta kepada pemerintah agar lebih serius dalam menjalankan paket kebijakan tersebut.

" Kalau ditanya apakah pelemahan rupiah berdampak pada dunia usaha tentu memberikan dampak karena pelemahan rupiah ini membuat dunia usaha menjadi up and down," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Menara Duta, Kamis (5/9).

Shinta mengatakan salah satu poin dalam paket kebijakan yang disukai pengusaha adalah penerapan biodiesel 10 persen. Menurut dia kebanyakan pengusaha memuji upaya pemerintah dalam menerapkan penggunaan biodiesel 10 persen.

Shinta menuturkan dengan penerapan biodiesel secara tidak langsung defisit dalam neraca transaksi berjalan bisa dikurangi karena salah satu penyebab defisit dalam neraca transaksi berjalan adalah tingginya impor migas.

Dia mengatakan agar implementasi biodiesel ini berjalan lancar, maka pemerintah harus mempunyai prosedur yang jelas khususnya dalam memperbaiki sektor hulu dan hilirnya.

"Dalam membuat paket kebijakan ini, pemerintah mengundang pengusaha untuk berdiskusi dan kami sangat senang sekali ketika pemerintah akan menerapkan biodiesel, penerapan biodiesel inilah yang kami inginkan," ujar dia

Shinta mengatakan selain menerapkan biodiesel untuk mengurangi defisit dalam neraca transaksi berjalan, pengusaha meminta pemerintah untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang berorientasi ekspor agar kinerja ekspor bisa ditingkatkan karena selama ini kinerja ekspor semakin melambat karena kondisi perekonomian global yang belum pulih. Menurut dia jika kinerja ekspor kembali naik maka defisit transaksi berjalan bisa menurun.

Dia mengatakan insentif berupa pengurangan pajak atau tax reduction bagi perusahaan berorientasi ekspor dalam paket kebijakan sudah cukup baik.

Shinta mengungkapkan pengusaha juga meminta kepada pemerintah agar terus memperbaiki tiga masalah klasik yang selama ini menganggu keberlangsungan dunia usaha yang mencakup Pertama, Memperbaiki kualitas infrastruktur, Kedua, Pembebasan Lahan, dan Ketiga, Kepastian hukum. Menurut dia sampai saat ini ketiga masalah tersebut masih saja belum beres.

Dia mengungkapkan kualitas infrastruktur di Indonesia masih belum terlalu baik sehingga perlu ditingkatkan. Menurut dia dengan kualitas infrastruktur yang masih standar membuat biaya logistik dan doing business di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut dia hal inilah yang mesti segera dibereskan pemerintah.

Shinta mengatakan pembebasan lahan juga harus segera dibereskan dengan cara pemerintah pusat dan daerah harus saling berkoordinasi untuk satu tujuan yaitu membangun perekonomian, jangan sampai pemerintah pusat punya konsep dan pemikiran yang berbeda dengan pemerintah daerah. Menurutnya bila perlu pemerintah pusat dan pemerintah daerah melibatkan masyarakat setempat untuk berdiskusi.

" Pembebasan lahan masih saja belum beres, inilah yang mengganggu investasi dan dunia usaha, cara satu satunya yaitu memang berkoordinasi dengan 3 pihak yaitu pemerintah pusat, daerah dan masyarakat setempat," ungkap dia

Shinta mengatakan hal terakhir yang diminta pengusaha adalah kepastian hukum dalam berusaha seperti hukum perpajakan. Menurut dia hal ini penting untuk mencegah terjadinya kasus kasus perpajakan yang terjadi antara pengusaha dan pemerintah seperti kasus PT. Asian Agri.